JurnalPatroliNews – Jakarta – Universitas Paramadina menjadi tuan rumah forum diskusi nasional bertajuk “Pengelolaan Dana Haji Berkeadilan dalam Investasi Surat Berharga oleh BPKH”, yang digelar secara langsung di Trinity Tower, Jakarta, Jumat, 1 Agustus 2025.
Kegiatan ini merupakan hasil sinergi antara Paramadina, Center for Sharia Economic Development (CSED) INDEF, serta sejumlah mitra akademik seperti UIN Syarif Hidayatullah, Universitas Tazkia, dan UNIDA Gontor. Dr. Handi Risza Idris, Wakil Rektor Bidang Pengelolaan Sumber Daya Paramadina, bertindak sebagai moderator.
Dalam sambutannya, Prof. Nur Hidayah, Ph.D., menekankan bahwa dana haji bukan sekadar urusan teknokratis, tetapi amanah yang mencakup tanggung jawab spiritual, sosial, dan konstitusional negara. “Yang jadi pertanyaan mendasar adalah, apakah dana sebesar ini hanya akan diam tak berkembang, atau justru dimaksimalkan sesuai prinsip syariah dan berkeadilan?” ungkapnya.
Ketua Komisi VIII DPR RI, H. Marwan Dasopang, menyoroti urgensi pengelolaan dana haji yang produktif. Ia mengungkap fakta mengejutkan bahwa masa tunggu calon jemaah haji di beberapa daerah telah menyentuh angka 49 tahun. “Ada ribuan calon haji berusia di atas 91 tahun, namun hanya seperempatnya yang bisa berangkat. Ini bukan lagi sekadar statistik, tapi kegentingan sosial,” jelas Marwan.
Ia mendorong BPKH untuk mulai melakukan investasi langsung di sektor yang berdampak langsung pada pelayanan haji. “Membangun hotel sendiri di Arab Saudi atau infrastruktur yang terhubung langsung dengan jamaah adalah opsi realistis yang perlu segera dieksekusi,” ujarnya.
