JurnalPatroliNews – Jakarta – Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk mengeluarkan abolisi terhadap Thomas Lembong serta memberikan amnesti kepada Hasto Kristiyanto pada Kamis, 31 Juli 2025, dinilai sebagai manuver besar yang akan berdampak luas terhadap konfigurasi politik nasional hingga Pilpres 2029.
Pengamat politik senior, Prof. Ikrar Nusa Bhakti, menyatakan bahwa dampak kebijakan ini paling kuat dirasakan oleh Presiden Joko Widodo.
“Posisi Jokowi saat ini menjadi yang paling sulit akibat dinamika politik baru ini,” ujar Ikrar dalam sebuah cuplikan video yang beredar, Senin 4 Agustus 2025.
Ikrar menilai, Jokowi sedang gencar memperkuat fondasi kekuasaan keluarganya untuk mengamankan dominasi di pemilu mendatang. Selama menjabat pada 2024, Jokowi masih leluasa memainkan strategi politik untuk mengatur arah Pilpres dan Pilkada sesuai kepentingannya.
Namun, lanjut Ikrar, situasi akan berbeda drastis ketika memasuki tahun 2029. Jika wacana pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka benar-benar mengemuka, maka arah permainan akan berubah.
“Koalisi besar bisa terbentuk untuk mendorong pemakzulan Gibran—bisa jadi melibatkan kubu merah putih, bahkan dengan PDIP, tergantung konstelasi saat itu,” jelasnya.
Ia juga menambahkan bahwa tidak tertutup kemungkinan Prabowo sendiri akan memberikan dukungan terhadap pemakzulan Gibran, terutama jika langkah itu dianggap sejalan dengan kepentingan rakyat secara luas.
