JurnalPatroliNews – Jakarta – Pengamat politik dan akademisi Rocky Gerung menilai Indonesia nyaris tidak memiliki rekam jejak pemimpin yang rela melepaskan jabatannya ketika diminta mundur oleh rakyat, meskipun legitimasi moralnya telah hilang.
Menurut Rocky, rendahnya budaya malu di kalangan pejabat publik membuat respon paling jauh yang kerap diberikan hanyalah permintaan maaf tanpa diikuti langkah nyata. Pernyataan ini ia sampaikan menanggapi aksi demonstrasi warga Pati, Jawa Tengah, yang menuntut Bupati Sudewo mengundurkan diri.
“Sulit mencari contohnya di Indonesia. Sifat feodal masih melekat kuat pada banyak pemimpin kita,” kata Rocky saat berbicara usai pertemuan Klub Alumni Universitas Indonesia, Kamis malam.
Ia menekankan bahwa kritik moral seharusnya menjadi alarm pertama bagi seorang pemimpin bahwa dukungan publik telah sirna. “Kamu bisa bilang ‘saya dipilih rakyat’, iya, secara hukum kamu punya legalitas. Tapi secara moral, kamu sudah kehilangan legitimasi,” ujarnya. Rocky menegaskan, legitimasi moral seharusnya lebih diutamakan dibanding sekadar legalitas formal.
Rocky membandingkan tradisi politik di Jepang dan Korea Selatan, di mana pejabat publik yang kehilangan dukungan rakyat umumnya memilih mundur, meski secara hukum masih sah menjabat. “Pemimpin itu tidak hanya dihasilkan lewat proses elektoral. Dia bisa saja menang di pemilu, tapi runtuh secara moral,” jelasnya.
Kasus di Pati, menurut Rocky, menunjukkan lemahnya budaya malu di kalangan pejabat Indonesia. Meski ribuan warga mendesak pengunduran dirinya akibat kenaikan pajak lebih dari 100 persen, Bupati Pati disebut hanya memberikan pernyataan maaf tanpa niat mundur.
“Momentum politik sudah berubah. Kalau rakyat sudah menolak, seharusnya tahu diri. Jangan berlindung di balik alasan ‘saya dipilih secara demokrasi’,” tegasnya.
Rocky menutup dengan peringatan bahwa kepemimpinan yang mengabaikan pertimbangan moral akan kehilangan kepercayaan publik. “Apa gunanya kekuasaan kalau tanpa dasar moral,” pungkasnya.
