JurnalPatroliNews – Jakarta – Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengeluarkan kebijakan pengampunan hukum terhadap dua tokoh nasional. Thomas Lembong, mantan Menteri Perdagangan, mendapat abolisi, sementara Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto memperoleh amnesti.
Kebijakan ini menjadi sorotan publik karena dianggap membawa dampak besar pada konstelasi politik nasional, termasuk di Solo, yang selama ini dikenal sebagai wilayah dengan kedekatan emosional dan simbolik terhadap Presiden RI sebelumnya, Joko Widodo.
Pengamat politik sekaligus filsuf, Rocky Gerung, menilai keputusan ini sebagai bentuk respons Presiden terhadap tekanan opini publik dan cerminan dari dinamika kekuasaan yang berjalan di balik layar.
“Ini ibarat gempa politik kecil, tapi getarannya sampai ke Solo. Sudah pasti itu terasa,” ujar Rocky dalam unggahan di kanal YouTube miliknya, Sabtu, 2 Agustus 2025.
Ia menilai langkah Prabowo menandakan bahwa tekanan masyarakat terhadap sistem peradilan Indonesia turut memengaruhi keputusan politik di tingkat tertinggi.
“Presiden Prabowo akhirnya menggunakan hak konstitusionalnya untuk membebaskan dua tokoh itu dari jeratan hukum karena derasnya tekanan dan sorotan publik terhadap sistem hukum kita,” ujar Rocky.
Lebih lanjut, ia mempertanyakan motif sebenarnya di balik proses hukum terhadap Tom Lembong dan Hasto. Rocky menduga keduanya menjadi sasaran politis sejak awal.
“Tom Lembong, apakah dipenjara karena orientasi ekonominya yang pro-kapitalis? Hasto, dari awal terlihat seperti upaya kriminalisasi untuk menahan kemunculan tokoh baru di PDIP,” ungkap dosen filsafat UI itu.
Bagi Rocky, kedua tokoh tersebut tampak sebagai korban konflik politik kekuasaan dan bukan pelaku kejahatan murni. Ia juga memperingatkan bahwa keputusan Presiden ini tak akan berhenti di sini.
“Dengan dibebaskannya Hasto dan Tom melalui hak abolisi dan amnesti, kita menanti apa reaksi dari ‘Genk Solo’, khususnya dari mantan Presiden Jokowi yang tentu merasa ikut terdampak,” pungkasnya.
