JurnalPatroliNews – Jakarta – Presiden Prabowo Subianto melontarkan peringatan keras kepada jajaran komisaris dan direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang masih menerima tantiem bonus atau pembagian keuntungan meski perusahaan yang dipimpinnya merugi.
Dalam pidatonya saat menyampaikan Rancangan APBN 2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (15/8/2025), Prabowo menegaskan akan menghapus kebijakan tersebut dan memangkas jumlah komisaris demi efisiensi.
“Saya hilangkan tantiem. Bahkan saya pun tidak paham kenapa harus pakai istilah itu mereka sengaja pakai bahasa asing supaya masyarakat tidak mengerti,” ujarnya dengan nada tegas.
Menurut Prabowo, ada praktik di masa lalu yang dinilainya tidak masuk akal, seperti seorang komisaris yang hanya rapat sekali sebulan namun bisa mengantongi hingga Rp 40 miliar per tahun. Ia juga menegaskan, direksi pun tidak berhak menerima tantiem jika perusahaannya rugi, dan keuntungan yang dilaporkan harus benar-benar nyata, bukan rekayasa angka.
“Kalau komisaris atau direksi keberatan, lebih baik segera mundur,” tegasnya, yang langsung mendapat tepuk tangan dari hadirin.
Selain menyoal bonus, Prabowo mengkritik struktur dewan komisaris yang dinilai terlalu gemuk, bahkan di BUMN yang merugi. Ia memerintahkan Badan Pengelola Investasi Danantara untuk memangkas setengah jumlah komisaris, dengan batas maksimal enam orang, atau cukup empat hingga lima jika memungkinkan.
“Pengelolaannya selama ini tidak masuk akal. Perusahaan rugi, komisarisnya malah banyak sekali,” ujarnya.
