JurnalPatroliNews – Jakarta – Center of Human and Development Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan (CHED ITB-AD) menilai ada dilema besar antara pemasukan negara dari cukai rokok dan beban sosial-ekonomi yang harus ditanggung masyarakat akibat konsumsi rokok.
Senior Advisor CHED ITB-AD, Mukhaer Pakkanna, menegaskan bahwa industri rokok memperkaya diri dengan memanfaatkan kelompok rentan, mulai dari masyarakat miskin hingga anak-anak.
“Banyak surplus ekonomi keluarga miskin justru habis untuk rokok. Industri inilah yang jadi kaya raya, sementara petani tembakau, buruh, dan bahkan anak-anak konsumen malah dirugikan,” jelas Mukhaer dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (23/8/2025).
Ia menambahkan, tantangan utama dalam pengendalian rokok bukan sekadar soal ekonomi, melainkan politik.
“Industri rokok punya lobi politik yang sangat kuat, bahkan sampai ke tingkat desa. Intervensi mereka menjadi hambatan terbesar dalam upaya pengendalian tembakau,” tegasnya.
Senada dengan itu, Kepala Pusat Studi CHED ITB-AD, Roosita Meilani Dewi, menyebut fenomena ekonomi rokok di Indonesia sebagai Serakanomics. Menurutnya, industri rokok sengaja mengeksploitasi kecanduan masyarakat, sehingga konsumen terjebak dalam siklus pengeluaran yang merugikan.
“Mereka menargetkan anak-anak, remaja, perempuan, dan kelompok miskin. Keuntungan industri besar sekali, tapi biaya kesehatan dan sosialnya justru ditanggung masyarakat,” ungkap Roosita.
Ekonom dari FEB UI, Abdillah Ahsan, juga menekankan bahwa menurunnya konsumsi rokok tidak akan melemahkan perekonomian. Justru, hal itu bisa memperkuat daya tahan bangsa.
“Kalau masyarakat berhenti merokok, uangnya bisa dialihkan untuk pendidikan, gizi, dan kebutuhan produktif lainnya. Konsumsi rokok yang menurun akan membuat masyarakat lebih sehat, produktif, dan ekonomi jadi lebih kuat,” jelasnya.
Sementara itu, Praktisi Kesehatan Lily S. Sulistyowati menyoroti kebijakan pemerintah yang masih bergantung pada cukai rokok dalam RAPBN.
“Faktanya, biaya kesehatan akibat rokok jauh lebih besar, bisa dua sampai tiga kali lipat dibanding penerimaan cukainya,” kata Lily.
Ia menegaskan, paradigma kesehatan publik seharusnya berfokus pada pencegahan.
“Promotif dan preventif harus jadi prioritas. Kalau pengendalian tembakau tidak serius, tambahan anggaran kesehatan hanya seperti menimba air di kapal bocor,” pungkasnya.
