JurnalPatroliNews – Jakarta -Gerakan koperasi kembali mendapat sorotan strategis dari pemerintah. Bertepatan dengan peresmian Kopdes/Kel Merah Putih Girimukti di Lebak, Banten, Jumat (12/9), Menteri Koperasi Ferry Juliantono tidak hanya membuka operasionalisasi, tetapi juga memaparkan visi besar pemerintah untuk menjadikan koperasi sebagai pilar utama pengentasan kemiskinan ekstrem dan pengelola kekayaan alam lokal.
Langkah ini bukan tanpa alasan. Kopdes Girimukti dinilai memiliki model bisnis yang terbukti efektif. Dengan pengelolaan pabrik gula aren, koperasi ini tidak hanya memproduksi, tetapi juga mengintegrasikan rantai pasok dari hulu ke hilir. Data menunjukkan 40% produknya diekspor, membuktikan daya saingnya di kancah internasional.
Namun, keberhasilan ini tidak hanya bergantung pada inisiatif lokal. Pemerintah pusat, melalui Kemenkop, menunjukkan komitmen kuat dengan mengalokasikan Rp16 triliun dari SAL untuk pembiayaan modal awal. Skema pinjaman yang akan disalurkan melalui Bank Himbara ini diharapkan memecahkan masalah klasik koperasi: keterbatasan modal.
Lebih jauh, Menkop juga mengungkap rencana ambisius. Pemerintah sedang menyiapkan regulasi yang memungkinkan koperasi mengelola tambang dan mineral hingga 2.500 hektare. Visi ini mencerminkan pergeseran paradigma, dari pengelolaan tambang oleh korporasi besar menjadi model yang lebih berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, yang dikelola secara kolektif oleh koperasi.
Dalam konteks lokal, Bupati Lebak Moch. Hasbi Asyidiki Jayabaya memandang Kopdes Girimukti sebagai solusi konkret. Dengan angka 17.000 warga dalam kategori miskin ekstrem, kehadiran koperasi diharapkan dapat meningkatkan daya beli dan menggerakkan ekonomi lokal.
Dengan beroperasinya Kopdes Girimukti, tantangan selanjutnya adalah bagaimana model ini dapat diduplikasi secara efektif. Manajer Bisnis Asep Kurnia menyebutkan perlunya dukungan konsisten dari pemerintah, baik dari sisi pendanaan maupun pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Permintaannya agar ASN berbelanja di koperasi juga menyiratkan harapan agar pemerintah daerah menjadi pembeli pertama (first mover) yang dapat memicu pergerakan ekonomi lebih besar.
Dengan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pengelola koperasi, Koperasi Desa Girimukti berpotensi menjadi proyek percontohan yang tidak hanya mengentaskan kemiskinan, tetapi juga menguatkan fondasi ekonomi masyarakat dari tingkat yang paling dasar.
