JurnalPatroliNews – Jakarta – Presiden Prabowo Subianto memperluas program perumahan rakyat dengan menaikkan alokasi rumah subsidi pada 2025. Jika sebelumnya kuota ditetapkan 220 ribu unit, kini jumlahnya melonjak menjadi 350 ribu unit.
Kebijakan ini disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menjelang rapat terbatas bersama Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (15/9/2025). Ia menegaskan langkah ini menunjukkan komitmen nyata pemerintah menjadikan sektor perumahan sebagai prioritas pembangunan nasional.
“Presiden Prabowo sangat konsisten mendukung perumahan rakyat. Terbukti kuotanya naik signifikan tahun ini,” ucap Maruarar.
Ia melaporkan hingga pertengahan September, penyerapan rumah subsidi sudah cukup tinggi. Data per 15 September mencatat 175.662 unit berhasil disalurkan, ditambah 45 ribu unit dalam tahap pembangunan, akad kredit, maupun stok siap huni. Totalnya sudah mencapai 221.047 unit.
Selain penambahan kuota, pemerintah memperkenalkan skema baru berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus perumahan senilai Rp130 triliun. Skema ini dinilai sebagai terobosan besar karena untuk pertama kalinya KUR diarahkan mendukung pembiayaan rumah rakyat, baik di sisi penyediaan maupun kebutuhan masyarakat.
Di sisi suplai, sekitar Rp117 triliun dialokasikan untuk membantu kontraktor, pengembang, hingga toko material dengan bunga pinjaman yang disubsidi 5 persen. Artinya, bunga pinjaman yang biasanya di kisaran 11 persen, bisa turun menjadi hanya 6 persen.
Sementara dari sisi permintaan, KUR perumahan dapat dimanfaatkan pelaku UMKM yang menjadikan rumah sebagai basis usaha, seperti homestay, rumah makan, maupun warung. Pinjaman bisa diajukan hingga Rp500 juta dengan bunga 6 persen.
Maruarar menekankan program ini terwujud melalui koordinasi lintas kementerian dan kerja sama dengan perbankan nasional. Ia berharap KUR perumahan dapat memperluas akses pembiayaan, sekaligus melindungi masyarakat dari praktik rentenir.
“Sejak Indonesia merdeka, baru kali ini ada KUR perumahan. Ini terobosan besar sesuai arahan Presiden Prabowo, agar masyarakat tidak lagi terjebak pinjaman rentenir,” pungkasnya.
