JurnalPatroliNews – Banten – Program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih ditegaskan pemerintah bukan sekadar kebijakan top-down, melainkan lahir dari pendekatan bottom-up yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama ekonomi.
Meski gagasan pembentukan 80 ribu Kopdes/Kel Merah Putih awalnya dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, pelaksanaannya tetap berada di tangan warga desa. Hal ini terlihat dari mekanisme pemilihan pengurus yang dilakukan melalui musyawarah desa khusus (musdesus). Dengan begitu, desa tidak lagi hanya menjadi objek kebijakan, tetapi justru menjadi subjek dan penggerak utama.
Wakil Menteri Koperasi, Farida Farichah, menegaskan program ini memberikan ruang kepemilikan nyata bagi masyarakat.
“Selama ini desa hanya dijadikan target pasar. Dengan Kopdes, paradigma berubah: warga desa bukan sekadar objek, melainkan pelaku pasar. Dari mereka, oleh mereka, dan untuk mereka,” ujar Farida saat membuka Rapat Koordinasi Regional di Banten, Jumat (26/9), yang dihadiri perwakilan dinas dari 10 provinsi.
Adapun provinsi yang terlibat yakni Aceh, Bengkulu, Jambi, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Gorontalo, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Forum ini menjadi ajang dialog interaktif untuk mencari solusi berbagai kendala pembentukan Kopdes/Kel Merah Putih di tiap daerah.
Pemerintah pusat, lanjut Farida, berperan sebagai fasilitator dan penjaga regulasi, bukan pengendali. Dukungan diberikan melalui kolaborasi dengan BUMN/BUMD dan lembaga pembiayaan. Dalam waktu dekat, sekitar 1.000 Kopdes/Kel ditargetkan memperoleh pencairan dana tahap awal dari Bank Himbara.
“Database penerima sudah kami siapkan. Namun ujung tombak tetap ada di masyarakat desa. Kemenkop hanya menjembatani lewat gotong royong dengan para mitra,” jelasnya.
Farida juga menekankan, Kopdes tidak boleh berhenti hanya sebagai penyalur barang subsidi, melainkan harus berkembang menjadi sentra produksi sekaligus agregator hasil usaha warga.
“Koperasi desa harus menjadi etalase karya masyarakat,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Banten, H.R. Achmad Dimyati, menyatakan dukungan penuh Pemprov. Ia menegaskan, koperasi tetap menjadi tulang punggung ekonomi nasional, sehingga pola bottom-up diharapkan mampu menghindari kegagalan masa lalu seperti program Kredit Usaha Tani (KUT).
“Kita berharap Kopdes tumbuh dari desa, lalu memberi multiplier effect besar. Jangan sampai mengulang kegagalan KUT,” ujarnya.
Di Banten sendiri, Kopdes/Kel Merah Putih sudah terbentuk di seluruh desa dan kelurahan, kecuali wilayah Badui. Namun, baru sekitar 20% yang aktif beroperasi. Untuk mendorong kinerja, Pemprov Banten menyiapkan penghargaan bagi Kopdes/Kel terbaik sebagai contoh nasional.
“Kami ingin koperasi di Banten menjadi model sukses, tumbuh kuat, dan memberi inspirasi bagi daerah lain,” pungkas Dimyati.
