JurnalPatroliNews – Blitar – Presiden ke-5 Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menegaskan bahwa hubungannya dengan Presiden Prabowo Subianto tetap berjalan dengan sangat baik dan penuh persahabatan.
Pernyataan tersebut disampaikan Megawati dalam pidato politiknya usai meresmikan hasil renovasi Istana Gebang serta patung Bung Karno di Blitar, Jawa Timur, Senin (15/6/2026).
Di tengah kritik tajamnya terhadap kondisi perekonomian nasional saat ini, Megawati secara khusus menggarisbawahi bahwa perbedaan posisi politik tidak lantas membuat dirinya menjadi musuh bagi Prabowo Subianto.
Ia pun membeberkan bukti kedekatan emosional mereka saat menghadiri peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni lalu demi menepis manuver politik dari pihak-pihak tertentu yang dinilai sengaja ingin membenturkan keduanya.
“Pak Prabowo sama saya bersahabat. Tapi kan harusnya dipisahkan, bersahabat ya bersahabat, tapi berpolitik kita bisa untuk apa? Untuk demokratisasi. Tapi saya bukan musuh dia, itu teman saya,” ujar Megawati di hadapan ribuan kader partai.
Megawati juga menyoroti bagaimana momen kebersamaan mereka yang saling bergandengan tangan dan melempar tawa justru kerap disalahartikan oleh oknum-oknum di lingkaran politik makro.
“Kalian tuh harus berani, karena negara kita ini punya tata hukumnya,” tambah putri proklamator tersebut mengingatkan pentingnya kepatuhan pada konstitusi.
Soroti Lonjakan Harga Pangan dan Mekanisme Etika Konstitusi
Meskipun memelihara jalinan persahabatan yang erat dengan kepala negara, Megawati menyatakan komitmennya untuk tetap bersikap vokal dalam menyuarakan jeritan dan permasalahan riil yang dihadapi rakyat jelata.
Salah satu poin krusial yang disorot secara mendalam adalah melonjaknya harga sejumlah komoditas kebutuhan pokok di tingkat konsumen belakangan ini.
Ia mencontohkan komoditas cabai yang berdasarkan laporan valid yang diterimanya telah menembus angka fantastis sebesar Rp 180.000 per kilogram di beberapa wilayah Indonesia bagian timur.
Menghadapi situasi pelik tersebut, Megawati mengajak kader dan simpatisannya untuk tidak pasrah melainkan menggalakkan gerakan mandiri dengan menanam cabai di pekarangan rumah masing-masing.
Di sisi lain, sebagai partai yang saat ini mengambil posisi di luar pemerintahan, Megawati mengingatkan seluruh elemen PDIP agar tetap menjaga moralitas serta etika hukum tata negara dalam menyampaikan kritik ekonomi.
“Saya tahu harga udah pada naik. Tapi saya juga tahu tata cara. Saya tidak ada dalam pemerintahan. Ya saya akan menyampaikan, tapi menyampaikannya ke siapa? Yaitu ke DPR dari fraksi PDI Perjuangan. Gitu lho,” tegas Megawati secara lugas.
Sentil Aparat Terkait Demo Mahasiswa dan Kedaulatan Agraria
Selain urusan dapur rakyat, dinamika iklim demokrasi kontemporer termasuk aksi penyampaian pendapat di muka umum oleh mahasiswa turut menjadi perhatian serius Ketua Umum PDIP ini.
Megawati menyentil pengawalan super ketat dari aparat keamanan, baik Kepolisian maupun TNI Angkatan Darat, dalam merespons aksi demonstrasi yang digelar oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI).
Menurutnya, mahasiswa merupakan warga negara sah yang memiliki hak konstitusional untuk bersuara, sehingga seluruh elemen bangsa tidak boleh memelihara mentalitas ketakutan dalam mengutarakan kebenaran.
Berbicara mengenai kedaulatan pangan, Megawati mengaku sangat prihatin terhadap nasib para petani lokal yang dipandangnya sebagai “Soko Guru” peradaban bangsa Indonesia.
Meneladani konsep Marhaenisme yang diwariskan oleh Bung Karno, ia kembali menagih realisasi instruksi partai yang dikeluarkan sejak tahun 2021 silam mengenai wajib tanam 10 jenis tanaman pangan pendamping beras.
Langkah strategis ini dinilai sangat vital sebagai bantalan pengaman nasional guna mengantisipasi ancaman krisis kelaparan serta mewujudkan kemandirian pangan yang sejati.
Pidato yang sarat akan pesan kebangsaan tersebut diakhiri dengan peninjauan langsung oleh Megawati bersama jajaran petinggi partai ke dalam interior bangunan Istana Gebang yang merupakan rumah masa kecil Bung Karno.
Sebagai bentuk pemenuhan aspek keberimbangan informasi bagi publik, media ini membuka ruang hak jawab maupun klarifikasi sesuai ketentuan Undang-Undang Pers.
Komentar