JurnalPatroliNews – Jakarta – Presiden Madagaskar, Andry Rajoelina, menegaskan bahwa ia tidak akan mundur dari jabatannya meski tengah menghadapi gelombang protes besar yang ia anggap sebagai upaya kudeta oleh pesaing politiknya.
Aksi protes ini dipicu oleh keluhan masyarakat terkait kegagalannya dalam menyediakan layanan dasar seperti air dan listrik.
Ribuan demonstran turun ke jalan-jalan ibu kota, Antananarivo, pada Jumat, 3 Oktober 2025. Gerakan yang menamakan diri “Gen Z” ini menuntut agar Rajoelina mengundurkan diri, setelah lebih dari seminggu aksi yang berlangsung hampir setiap hari.
Protes ini telah menyebabkan sedikitnya 22 orang tewas sejak dimulai pada 25 September, menurut data dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pada hari Jumat, polisi kembali menggunakan gas air mata untuk membubarkan kerumunan, seperti yang terlihat dalam rekaman Real TV Madagaskar.
Dalam pidato yang disiarkan melalui laman Facebook-nya, Rajoelina menyerukan ketenangan dan dialog dengan rakyat. “Tidak ada yang diuntungkan dari kehancuran bangsa ini.
Saya berdiri di sini, siap mendengarkan dan mencari solusi bagi Madagaskar,” ujarnya, sebagaimana dikutip dari Al Jazeera.
Rajoelina juga menuduh beberapa politisi berusaha memanfaatkan situasi untuk merebut kekuasaan, tanpa memberikan bukti yang jelas.
Ia mengklaim bahwa upaya kudeta telah direncanakan saat dirinya berada di New York untuk menghadiri sidang Majelis Umum PBB pekan lalu.
“Beberapa orang ingin menghancurkan negara kita,” kata Rajoelina, tanpa menyebutkan siapa yang dimaksudnya.
Namun, Gerakan Gen Z menolak tudingan tersebut dan menyebut pidato presiden sebagai “tidak masuk akal.” Mereka memberikan waktu 24 jam kepada Rajoelina untuk merespons tuntutan mereka, atau mereka akan mengambil “segala tindakan yang diperlukan” untuk mencapai tujuan mereka.
Rajoelina, yang pertama kali naik ke tampuk kekuasaan melalui kudeta pada tahun 2009, terpilih sebagai presiden pada 2018 dan kembali terpilih dalam pemilu 2023.
Meski menghadapi protes besar-besaran, ia tetap kukuh dengan posisinya dan menyatakan bahwa hanya rakyat yang bisa menentukan nasib pemerintahannya.
