JurnalPatroliNews – Jakarta – Menteri Koperasi dan UKM, Ferry Juliantono, menegaskan kembali bahwa koperasi harus ditempatkan sebagai pilar utama perekonomian nasional, sesuai dengan amanat konstitusi. Ia menekankan, Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen yang konsisten untuk mengembalikan koperasi ke posisi strategis sebagai motor penggerak ekonomi rakyat.
“Kalau bicara tentang Presiden, koperasi sudah mendarah daging dalam dirinya. Sejarah keluarga beliau lekat dengan gerakan koperasi. Kakeknya, Margono Djojohadikusumo, adalah tokoh koperasi. Begitu pula ayah beliau, Sumitro Djojohadikusumo. Dan kini, Presiden Prabowo sendiri terus menaruh perhatian serius pada pengembangan koperasi,” ujar Ferry dalam sambutan pada Musyawarah Nasional (Munas) V dan Silaturahmi Nasional (Silatnas) Perhimpunan BMT Indonesia di Kulonprogo, Yogyakarta, Rabu (15/10/2025).
Ferry juga menyinggung kembali peran koperasi yang sudah tercatat sejak awal berdirinya republik, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UUD 1945. “Di masa Orde Baru, koperasi masih aktif dalam sektor produksi, distribusi, hingga industri. Namun belakangan, kontribusinya makin berkurang,” ungkapnya.
Selain itu, ia menyoroti langkah pemerintah yang kini berfokus pada penguatan kemandirian ekonomi nasional dengan mengambil alih sejumlah aset penting. “Presiden memutuskan pengelolaan PT Timah kembali ke negara agar Indonesia menjadi eksportir timah terbesar di dunia. Begitu juga dengan jutaan hektare perkebunan sawit tanpa izin resmi yang kini dikuasai negara. Luasnya mencapai lima juta hektare, dan itu akan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan bangsa,” jelas Ferry.
Munas V dan Silatnas Perhimpunan BMT Indonesia yang berlangsung pada 15–17 Oktober 2025 di Kulonprogo mengangkat tema “Transformasi Koperasi Menuju Era Modern dengan Tata Kelola yang Baik untuk Mendukung Visi Indonesia Emas 2045.” Acara ini dihadiri oleh Gubernur DIY, Bupati Kulon Progo, pimpinan Baznas, Badan Wakaf Indonesia, Dewan Syariah Nasional MUI, pejabat koperasi tingkat provinsi dan kabupaten, perwakilan perbankan syariah, hingga 500 pengurus BMT dari seluruh Indonesia.
