JurnalPatroliNews – Jakarta – Kebijakan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, yang menegaskan agar program bantuan sosial (bansos) penting tidak terkena dampak pengurangan anggaran daerah mendapat dukungan penuh dari kalangan legislatif.
Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Josephine Simanjuntak, menyatakan persetujuannya atas langkah Pramono yang memastikan bansos-bansos vital seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) tetap berjalan tanpa pemotongan.
“Saya mendukung keputusan Pak Gubernur. Program seperti KJP Plus dan KJMU sangat krusial bagi masa depan anak-anak dan mahasiswa di Jakarta agar mereka tetap bisa mengenyam pendidikan dan memperbaiki taraf hidupnya,” ujar Josephine kepada wartawan, Sabtu (25/10/2025).
Lebih lanjut, ia juga mengingatkan agar pemerintah provinsi tetap mempertahankan bantuan bagi kelompok rentan lainnya, termasuk Kartu Lansia Jakarta (KLJ). Menurutnya, keberadaan program tersebut sangat membantu warga lanjut usia yang sedang menghadapi tekanan ekonomi.
“Bansos seperti KLJ harus tetap dijaga. Banyak lansia di Jakarta bergantung pada bantuan itu untuk bertahan hidup. Jangan sampai mereka semakin kesulitan di tengah kondisi ekonomi yang berat,” tuturnya.
Saat ini, Pemprov DKI Jakarta tengah menghadapi penurunan anggaran yang cukup besar akibat pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) oleh pemerintah pusat. Dampaknya, proyeksi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026 turun signifikan dari sekitar Rp95 triliun menjadi Rp79 triliun.
Meski demikian, para legislator di Kebon Sirih sepakat bahwa efisiensi anggaran tidak boleh mengorbankan bantuan sosial yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
