JurnalPatroliNews – Jakarta – Menteri Koperasi dan UKM (MenkopUKM) Ferry Juliantono menegaskan keseriusan pemerintah dalam mempercepat pengoperasian Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih. Program ini disebut sebagai terobosan baru dalam memperkuat ekonomi masyarakat desa sekaligus menjadi instrumen strategis pengendalian inflasi nasional.
Ferry menjelaskan, langkah percepatan pembangunan infrastruktur fisik seperti gerai, gudang, serta fasilitas pendukung lainnya menjadi kunci utama agar koperasi desa dapat segera berfungsi secara nasional sesuai dengan amanat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 17 Tahun 2025.
Pemerintah menargetkan seluruh sarana fisik Kopdes Merah Putih dapat rampung dan siap beroperasi pada Maret 2026.
“Kami mendorong seluruh pemerintah daerah untuk segera melakukan inventarisasi lahan yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan gerai dan gudang koperasi. Targetnya, setiap hari minimal ada seribu titik tanah yang berhasil didata agar progres pembangunan berjalan sesuai jadwal,” ujar Ferry dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah dan Program Kopdes/Kel Merah Putih serta Program Tiga Juta Rumah, yang digelar Kementerian Dalam Negeri di Kampus IPDN Jatinangor, Senin, 27 Oktober 2025.
Ferry menambahkan, hasil pendataan tersebut sangat penting agar pembangunan dapat dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia.
Hingga Oktober 2025, tercatat 82.223 koperasi desa telah mengantongi status badan hukum dengan jumlah anggota mencapai 1,12 juta orang. Dari jumlah itu, 68.603 koperasi sudah memiliki akun dalam Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa (Simkopdes), dan sekitar 18.049 koperasi aktif memperbarui data kepemilikan gerai maupun status operasionalnya.
“Pasca peresmian Kopdes, kami langsung bergerak cepat membangun sarana fisik. Pembangunan gudang dan gerai menjadi prioritas utama sebelum koperasi benar-benar berjalan penuh,” jelas Ferry.
Ia juga menekankan bahwa setelah Kopdes Merah Putih beroperasi, keberadaannya akan menjadi saluran baru bagi pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan dan menekan inflasi.
Selain itu, Kopdes juga diproyeksikan sebagai lembaga ekonomi akar rumput yang mampu menjadi jalur langsung penyaluran berbagai program sosial dan subsidi pemerintah ke masyarakat desa.
“Dengan sistem koperasi ini, proses pemantauan harga dan inflasi akan jauh lebih terukur. Pemerintah bisa melakukan intervensi cepat dan langsung melalui jaringan Kopdes yang tersebar di seluruh daerah,” tegas Ferry.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Wakil Mendagri Bima Arya Sugiarto dan Ahmad Wiyagus, Dirjen Perumahan Perdesaan Imran, serta Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas Andriko Noto. Hadir pula para kepala daerah dan wakil kepala daerah dari berbagai provinsi di Indonesia.
