JurnalPatroliNews – Jakarta – Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menegaskan bahwa Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) merupakan fondasi krusial dalam merancang kebijakan penanggulangan kemiskinan dan program pemberdayaan masyarakat.
Menurutnya, tantangan dalam menurunkan angka kemiskinan tidak hanya bergantung pada besar-kecilnya anggaran, tetapi terutama pada kualitas data yang digunakan sebagai acuan pemerintah.
Karenanya, ia mendorong agar DTSEN dijadikan rujukan tunggal dalam seluruh perencanaan dan pelaksanaan program sosial.
“Kita harus memastikan DTSEN menjadi dasar kebijakan yang berbasis data. Semua program perlindungan sosial wajib mengacu pada data yang sama—data yang sudah tervalidasi dan obyektif,” ujar Agus Jabo dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat, 14 November 2025.
Ia menjelaskan bahwa DTSEN berfungsi sebagai alat untuk menilai sejauh mana negara berpihak pada masyarakat miskin dan kelompok rentan. Kualitas data yang baik, katanya, menjadi penentu apakah penyaluran bantuan benar-benar dilakukan secara adil.
Dengan adanya DTSEN, persoalan klasik ketidaktepatsasaran bansos bisa diminimalkan. Data tunggal memungkinkan penyusunan program yang lebih terarah, tidak tumpang tindih, dan menyentuh kelompok yang tepat.
“Melalui data ini, kita bisa menilai apakah kita sudah benar-benar memberi perhatian kepada masyarakat kecil dan mereka yang rentan,” katanya.
Agus Jabo juga menyampaikan apresiasi atas Rakornas yang digelar Kementerian Sosial bersama Badan Pusat Statistik (BPS) pada Kamis, 13 November 2025, yang turut melibatkan pemerintah daerah.
Menurutnya, pembaruan data secara berkala menjadi faktor kunci untuk memastikan DTSEN selalu relevan. Ia menekankan bahwa kondisi sosial ekonomi masyarakat terus berubah akibat dinamika ekonomi, kesehatan, bencana, hingga perubahan sosial, sehingga pemutakhiran data harus dilakukan secara konsisten.
