JurnalPatroliNews – Jakarta – Tim Pengawas Penanggulangan Bencana (Timwas Bencana) DPR RI menyampaikan keprihatinan mendalam menyusul rangkaian bencana banjir dan tanah longsor yang menimpa wilayah Aceh, Sumatera Utara, hingga Sumatera Barat dalam beberapa hari terakhir. Rentetan bencana tersebut dipicu oleh curah hujan ekstrem yang dipengaruhi keberadaan Siklon Senyar.
Anggota Timwas Bencana DPR RI, KH Maman Imanulhaq, menegaskan bahwa peristiwa ini tidak dapat hanya dipandang sebagai dampak fenomena cuaca.
Menurut Maman, kerusakan alam yang berlangsung bertahun-tahun turut memperparah bencana — mulai dari eksploitasi industri ekstraktif, pembangunan infrastruktur besar-besaran tanpa mempertimbangkan daya dukung lingkungan, hingga lemahnya kesiapsiagaan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah.
“Bencana yang berulang seperti ini merupakan alarm keras bahwa tata kelola lingkungan di Indonesia berada pada titik kritis,” tegas Maman dalam keterangannya, Sabtu, 29 November 2025.
Ia mendesak seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan perhatian serius dan segera mengambil langkah strategis serta terukur agar kerusakan tidak semakin meluas.
Data terbaru menggambarkan besarnya dampak yang ditimbulkan.
Di Aceh, tercatat sedikitnya 13 korban jiwa dan banjir melanda 20 dari 23 kabupaten/kota. Ribuan warga terpaksa mengungsi, sementara jaringan telekomunikasi dan listrik lumpuh akibat robohnya tiang transmisi, serta area pertanian mengalami kerusakan parah.
Pemerintah Provinsi Aceh telah menetapkan status tanggap darurat sejak 28 November hingga 11 Desember 2025.
Sementara itu di Sumatera Utara, jumlah korban meninggal mencapai 43 orang, 88 orang masih dinyatakan hilang, 1.168 penduduk mengungsi, dan 12 kabupaten/kota turut terdampak banjir, longsor, serta angin puting beliung.
Pemerintah daerah telah memberlakukan status tanggap darurat hingga 8 Desember 2025.
