JurnalPatroliNews – Jakarta – Pemerintah daerah di Sumatera Barat, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, diminta mempercepat proses pendataan kerusakan akibat bencana hidrometeorologi.
Pendataan ini dibutuhkan selama masa tanggap darurat yang berlangsung hingga 8 Desember 2025, agar penanganan pascabencana dapat berjalan efektif.
Wakil Ketua Komisi IV DPR, Alex Indra Lukman, menegaskan bahwa pemerintah pusat siap membantu, asalkan laporan kerusakan dan rencana pemulihan dari daerah disusun secara lengkap dan terukur.
“Presiden Prabowo sudah menunjukkan perhatian luar biasa dengan mengirimkan bantuan melalui empat pesawat. Ini pesan yang jelas dan harus segera direspons positif oleh para kepala daerah,” kata Alex kepada wartawan di Jakarta, Sabtu, 29 November 2025.
Alex menjelaskan bahwa kemampuan fiskal sebagian besar daerah di Sumatera Barat tergolong rendah, termasuk pada tujuh wilayah yang terdampak langsung bencana hidrometeorologi. Situasi ini menjadi semakin berat setelah kebijakan pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) dari Kementerian Keuangan diterapkan, sehingga ruang pembiayaan daerah menjadi semakin terbatas.
“Presiden Prabowo sudah memberikan sinyal kuat bahwa daerah tidak dibiarkan menghadapi bencana sendirian. Tinggal bagaimana pemerintah daerah merespons dukungan ini,” tegasnya.
Alex menambahkan bahwa pihaknya telah melakukan komunikasi dengan sejumlah mitra kerja Komisi IV untuk membantu proses pemulihan. Beberapa kementerian dan lembaga yang digandeng antara lain Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Bulog, Bapanas, serta Kementerian Kehutanan.
“Dari komunikasi dengan Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian, sudah diperoleh komitmen untuk memberikan bantuan bibit bagi para petani yang terdampak banjir dan longsor,” tutupnya.
