JurnalPatroliNews – Jakarta – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, akhirnya memberikan penjelasan terbuka terkait polemik pembangunan Bandara Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Morowali, Sulawesi Tengah.
Ia menegaskan bahwa keputusan pendirian bandara tersebut memang diputuskan langsung dalam rapat yang dipimpinnya saat masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Sorotan Publik Berawal dari Kritik Soal Minimnya Aparat Negara
Bandara IMIP, yang terhubung dengan kawasan industri nikel Indonesia Morowali Industrial Park, sebelumnya menuai kritik setelah Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyoroti tidak adanya petugas Bea Cukai di bandara tersebut, padahal disebut terdapat penerbangan yang berpotensi terkait rute internasional.
Menanggapi isu tersebut, Luhut menegaskan bahwa bandara itu sejak awal berstatus bandara khusus yang hanya diperuntukkan untuk penerbangan domestik sehingga tidak memerlukan layanan keimigrasian maupun bea cukai sesuai ketentuan yang berlaku.
“Izin pembangunan lapangan terbang diputuskan melalui rapat yang saya pimpin bersama sejumlah kementerian dan lembaga. Itu adalah fasilitas bagi investor, praktik umum yang juga dilakukan negara seperti Vietnam dan Thailand,” jelasnya dalam keterangan tertulis yang diterima media pada Senin, 1 Desember 2025.
Fasilitas Bandara Diklaim untuk Menarik Investasi Strategis
Menurut Luhut, pemberian fasilitas itu merupakan langkah untuk mendukung investasi besar di industri hilirisasi nikel. Ia menilai hal tersebut masih berada dalam koridor hukum nasional.
“Jika investasinya mencapai 20 miliar dolar AS, wajar jika mereka mengajukan fasilitas tertentu selama tidak bertentangan dengan aturan nasional. Bandara khusus hanya untuk penerbangan domestik, tidak pernah ada izin untuk menjadikannya bandara internasional baik di Morowali maupun Weda Bay,” tegasnya.
Respons atas Kritik Lingkungan dan Isu Kepentingan Bisnis
Luhut juga menyinggung persoalan lingkungan yang dikaitkan dengan industri nikel. Ia mengklaim sejak lama telah meminta langkah penegakan dari pemerintah.
“Sejak 2021, saya mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar menindak perusahaan hilirisasi asal Tiongkok yang belum memenuhi standar lingkungan,” ujarnya.
Selain itu, ia membantah isu yang menyebut adanya kepentingan bisnis maupun keberpihakan terhadap negara tertentu.
“Saya menjaga agar tidak ada konflik kepentingan. Saya tidak pernah terlibat dalam bisnis apa pun demi integritas jabatan. Sikap kita bukan pro-Tiongkok atau pro-Amerika, melainkan pro-Indonesia. Faktanya, saat itu hanya Tiongkok yang siap berinvestasi. Tanpa hilirisasi, ekonomi kita tidak akan berada pada posisi sekarang,” ungkapnya.
Ajak Publik Tetap Optimis pada Agenda Hilirisasi
Dalam penutup pernyataannya, Luhut mengingatkan bahwa banyak proyek besar pada masa Presiden Joko Widodo merupakan kelanjutan kerja pembangunan jangka panjang — seperti Kertajati dan Patimban. Karena itu, ia menilai keberlanjutan kebijakan adalah kunci kesuksesan.
“Tidak ada pemerintahan yang sempurna, kekurangan pasti ada. Namun kekurangan harus diperbaiki, bukan dijadikan alasan untuk kembali ke titik awal,” tuturnya.
Ia kembali mengajak masyarakat untuk tidak tergesa mencurigai pemerintah dan tetap mendukung kesinambungan pembangunan nasional.
“Membangun negara adalah proses panjang. Tidak ada proyek strategis yang selesai dalam lima tahun, butuh setidaknya lima belas tahun untuk terlihat hasilnya. Karena itu jangan cepat berburuk sangka — kita semua punya hati nurani untuk menjaga NKRI,” pungkasnya.
