JurnalPatroliNews – Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyoroti persoalan serius dalam struktur energi nasional yang masih bergantung besar pada impor.
Menurutnya, kebutuhan minyak mentah dan BBM yang belum bisa dipenuhi dari produksi domestik menyebabkan kebocoran devisa hingga Rp523 triliun setiap tahun.
Bahlil menegaskan bahwa jika Indonesia mampu mengurangi ketergantungan impor minyak, imbasnya terhadap ekonomi akan sangat signifikan.
“Kalau kita tidak mengimpor BBM, devisanya akan tetap berada di dalam negeri dan menjadi pendorong tambahan bagi pertumbuhan ekonomi,” ujar Bahlil di Jakarta, Selasa 9 Desember 2025.
Ia memperkirakan pertumbuhan ekonomi nasional dapat terdongkrak minimal 2—3 persen jika defisit energi dapat ditekan.
Kebutuhan Minyak Melebihi Produksi Nasional
Data tahun 2024 menunjukkan ketidakseimbangan besar antara konsumsi dan produksi minyak di dalam negeri. Produksi hanya mencapai 221 juta barel, sementara kebutuhan impor melonjak hingga 313 juta barel, di mana 201 juta barel di antaranya berupa BBM siap pakai.
Total konsumsi BBM nasional mencapai 532 juta barel, dengan sektor transportasi menjadi pengguna terbesar yakni 52 persen dari keseluruhan.
Ketergantungan Tinggi Juga Terjadi pada LPG
Selain minyak, Indonesia juga belum mandiri dalam pemenuhan gas, terutama LPG. Konsumsi LPG domestik mencapai 8,5 juta ton, sementara kapasitas produksi nasional baru 1,3 juta ton. Kekurangan sebanyak 7,2 juta ton per tahun harus dipenuhi dengan impor.
Bahlil menjelaskan bahwa ketergantungan ini sulit dihilangkan sepenuhnya karena Indonesia tidak memiliki bahan baku memadai untuk membangun industri LPG dari hulu ke hilir.
Rencana Pemerintah Menekan Impor Energi
Bahlil memastikan pemerintah sudah menyiapkan strategi transisi energi untuk mengurangi beban impor. Beberapa langkah yang akan dijalankan meliputi:
- Pasokan Gas Alam Cair (LNG) tetap mengandalkan produksi domestik tanpa rencana impor
- Implementasi B50 pada tahun depan untuk menekan impor solar
Kebijakan campuran etanol 10 persen pada BBM mulai berlaku pada 2027.
Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat kemandirian energi nasional dan mengurangi tekanan terhadap neraca perdagangan dan devisa negara.
