JurnalPatroliNews – Jakarta – Pemerintah pusat kembali mendapat tekanan agar segera mengaktifkan penerbangan reguler dari dan menuju Bandara Rembele, Bener Meriah, Aceh. Dorongan ini muncul karena akses darat yang menghubungkan Bener Meriah, Aceh Tengah, Bireuen, hingga Lhokseumawe masih terputus di banyak titik akibat bencana alam yang melanda kawasan tersebut.
Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKB, Ruslan M. Daud, mengungkapkan bahwa kondisi masyarakat di wilayah dataran tinggi Gayo semakin mengkhawatirkan. Warga kini terisolasi sepenuhnya tanpa kepastian kapan jalur darat bisa kembali dilalui.
“Orang-orang harus berjalan kaki puluhan kilometer menuju Bireuen atau Lhokseumawe hanya untuk membeli kebutuhan pokok atau melanjutkan perjalanan. Mereka menembus medan berat yang berlumpur dan rawan longsor. Karena itu kami mendesak penerbangan di Bandara Rembele segera dibuka kembali sebagai solusi mobilitas pascabencana,” ujar Ruslan dalam keterangan tertulis, Kamis, 11 Desember 2025.
Ruslan juga menyoroti dampak ekonomi yang makin parah seiring lumpuhnya distribusi barang ke dataran tinggi Gayo. Kendaraan logistik tidak dapat menembus jalur yang rusak, membuat sejumlah usaha tak bisa beroperasi.
“Semua aktivitas ekonomi berhenti. Distribusi barang mandek. Ini bukan sekadar bencana alam, tapi krisis logistik. Penerbangan menjadi satu-satunya jalur kehidupan yang tersisa,” tegas mantan Bupati Bireuen periode 2012–2017 itu.
Menurut Ruslan, usulan pembukaan penerbangan darurat telah diteruskan kepada Muhaimin Iskandar, Ketua Umum DPP PKB, yang kemudian menyampaikan langsung permintaan tersebut kepada Rusdi Kirana, Pendiri Lion Group sekaligus Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKB.
“Kami berharap Wings Air bisa membuka layanan harian. Bila memungkinkan, dua kali sehari dari Medan dan Banda Aceh menuju Rembele maupun sebaliknya,” kata Ruslan.
Ia menambahkan bahwa koordinasi dengan pihak Bandara Rembele dan Kementerian Perhubungan sudah dilakukan untuk memastikan proses izin tidak menghambat pelaksanaan penerbangan darurat.
“Saya sudah meminta Kepala Bandara Rembele mempercepat semua perizinan. Situasi ini darurat, tidak bisa disamakan dengan prosedur normal. Ribuan warga bergantung pada transportasi udara untuk bertahan,” ujarnya.
