JurnalPatroliNews – Jakarta — Pemerintah terus mendorong Program Sekolah Rakyat sebagai salah satu solusi jangka panjang dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Meski hasilnya tidak bisa dirasakan secara instan, pendidikan dinilai menjadi fondasi utama untuk membangun sumber daya manusia yang unggul dan mampu bersaing di masa depan.
Pengamat pendidikan Totok Amin Soefijanto menilai, keberhasilan Sekolah Rakyat tidak hanya bergantung pada jumlah sekolah yang dibangun, tetapi terutama pada kualitas pengelolaannya. Menurutnya, mutu pembelajaran, kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja, tata kelola yang transparan, serta keterhubungan dengan peluang lapangan pekerjaan menjadi kunci agar manfaat program ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat miskin.
“Sekolah Rakyat harus mampu menghadirkan pendidikan yang relevan dan bermutu, sehingga lulusannya punya daya saing dan dapat keluar dari lingkaran kemiskinan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu, 17 Januari 2026.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 166 Sekolah Rakyat yang tersebar di 34 provinsi. Peresmian terpusat dilakukan di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, pada Senin, 12 Januari 2026.
Dalam kesempatan itu, Prabowo menegaskan bahwa Sekolah Rakyat dirancang sebagai instrumen strategis untuk membuka akses pendidikan bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem. Setiap sekolah ditargetkan mampu menampung hingga seribu siswa, sehingga secara nasional program ini berpotensi menjangkau sekitar setengah juta peserta didik dari berbagai daerah di Indonesia.
Presiden juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk bergandengan tangan memerangi kemiskinan dan kelaparan melalui penguatan pendidikan. “Mari kita bersatu dan bekerja bersama untuk menghapus kemiskinan dan kelaparan dari Indonesia,” tegas Prabowo.
