JurnalPatroliNews – Jakarta – Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, menyatakan dukungan kuat terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan seluruh elemen negara mulai dari pemerintah pusat dan daerah, BUMN, hingga TNI dan Polri untuk terlibat langsung dalam upaya penanganan persoalan sampah.
Instruksi tegas tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah yang berlangsung di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin, 2 Februari 2026.
Menurut Eddy, penegasan Presiden di hadapan para menteri dan kepala daerah mencerminkan gaya kepemimpinan yang bertumpu pada data serta perencanaan jangka panjang. Ia menilai, persoalan sampah kini telah memasuki fase krisis sehingga tidak lagi bisa diselesaikan dengan cara-cara lama.
Eddy mengingatkan bahwa tanpa penanganan yang sistematis dan berskala besar, masalah sampah berpotensi memicu dampak serius, mulai dari kerusakan lingkungan, ancaman kesehatan masyarakat, hingga menurunnya kualitas hidup, terutama di kawasan perkotaan.
Lebih lanjut, ia menyebut arahan Presiden Prabowo selaras dengan kebijakan strategis yang telah disiapkan pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sampah berbasis Waste to Energy. Regulasi tersebut, kata Eddy, merupakan hasil dari proses panjang yang turut ia dorong guna menghadirkan solusi komprehensif dari hulu hingga hilir.
Perpres tersebut diharapkan menjadi fondasi hukum yang kuat untuk memperkuat sinergi antarkementerian, pemerintah daerah, sektor swasta, serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah nasional. Fokus utamanya mencakup peningkatan tanggung jawab daerah, pemberian insentif bagi inovasi pengolahan sampah, serta pengembangan ekonomi sirkular.
Eddy menilai, momentum instruksi Presiden harus dimanfaatkan sebagai titik awal perubahan budaya dalam pengelolaan sampah—menuju sistem yang lebih disiplin, berkelanjutan, dan berbasis kolaborasi lintas sektor.
Wakil Ketua Umum PAN itu juga menegaskan bahwa keberhasilan mengatasi persoalan sampah akan menjadi tolok ukur penting dalam agenda pembangunan berkelanjutan sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.
Ia menambahkan, penyampaian arahan Presiden di forum nasional yang dihadiri seluruh kepala daerah merupakan sinyal kuat agar kebijakan penanganan sampah segera diterjemahkan ke dalam langkah-langkah konkret dan menyeluruh di daerah.
Berdasarkan pengalamannya berkeliling ke berbagai wilayah selama menjabat sebagai Wakil Ketua MPR, Eddy mengungkapkan bahwa sebagian besar daerah menghadapi tantangan serupa, seperti keterbatasan daya tampung tempat pembuangan akhir (TPA), minimnya pemilahan sampah sejak dari sumber, serta kendala anggaran dan teknologi.
“Oleh karena itu, pendekatan parsial tidak lagi memadai. Dibutuhkan solusi nasional yang terintegrasi agar persoalan sampah dapat ditangani secara efektif dan berkelanjutan,” tutup Eddy.
