JurnalPatroliNews – Jakarta – Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan menyusul beredarnya video di media sosial yang mencatut nama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk menawarkan pinjaman tanpa agunan dan bunga.
Dalam video tersebut, disebutkan skema cicilan dilakukan setahun sekali setiap Ramadan, dengan plafon pinjaman hingga Rp500 juta. Video itu juga mengarahkan calon peminjam untuk menghubungi pihak yang mengatasnamakan Yayasan Al-Mubarak melalui nomor WhatsApp tertentu.
Sejumlah warga dilaporkan sempat tertarik dengan tawaran tersebut. Salah satunya Abu Haikal, warga Bekasi, yang mengaku awalnya tergiur karena melihat narasi dalam video yang mengaitkan program pinjaman dengan upaya memperbaiki ekonomi masyarakat.
“Saya mencoba menghubungi nomor WA itu dengan niat serius mengajukan pinjaman. Muncul logo Yayasan Pondok Pesantren Al-Mubarak, dan responsnya sangat cepat dengan persyaratan yang terlihat ringan,” ujar Haikal dalam keterangan tertulis kepada redaksi, Sabtu (28/2/2026).
Namun, Haikal mulai curiga karena proses pengajuan dinilai terlalu mudah. Ia menyebut permohonan hanya diminta mengisi formulir tanpa proposal usaha.
Kecurigaan semakin kuat ketika pihak yang mengaku yayasan meminta biaya administrasi sebesar Rp250 ribu yang harus ditransfer dalam waktu singkat, dengan janji dana segera cair setelah pembayaran.
“Proses secepat itu tidak wajar, apalagi untuk pinjaman hingga ratusan juta rupiah. Lebih janggal lagi, rekening tujuan bukan atas nama yayasan, melainkan perorangan,” kata dia.
Haikal juga menelusuri alamat yang dicantumkan, yakni di kawasan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Meski lokasi ditemukan, ia mengaku tidak menemukan keberadaan yayasan sebagaimana disebutkan.
Upaya konfirmasi melalui telepon pun tidak membuahkan hasil. Pihak yang dihubungi hanya meminta komunikasi melalui WhatsApp dengan alasan sedang melayani banyak nasabah. Permintaan Haikal agar dibagikan titik lokasi (share location) juga tidak dipenuhi.
Hingga kini, pihak yang mengatasnamakan Yayasan Ponpes Al-Mubarak tersebut belum memberikan klarifikasi.
Haikal menduga ada oknum yang memanfaatkan nama Menteri Keuangan untuk melancarkan modus penipuan. Ia berharap aparat penegak hukum segera turun tangan menyelidiki kasus ini guna mencegah korban baru sekaligus menjaga kredibilitas pejabat negara.
Masyarakat diimbau tidak mudah percaya terhadap tawaran pinjaman cepat yang beredar di media sosial, terutama yang meminta transfer biaya di muka dan mengatasnamakan pejabat maupun lembaga resmi.
