JurnalPatroliNews – Jakarta -Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak secara tegas menyatakan bahwa kondisi Badan Pengelola Tabungan Wajib Perumahan (BP TWP) saat ini telah mengalami peningkatan signifikan dalam hal akuntabilitas.
Perbaikan sistem manajemen ini diklaim mampu memberikan jaminan yang lebih kuat terhadap pemenuhan hak-hak dasar seluruh prajurit TNI Angkatan Darat.
Pernyataan tersebut disampaikan Kasad dalam sambutannya pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-74 Korps Hukum Angkatan Darat yang dirangkaikan dengan agenda buka puasa bersama keluarga besar Direktorat Hukum Angkatan Darat (Ditkumad) di Jakarta Timur, Senin (2/3/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Kasad menekankan bahwa pembenahan tata kelola BP TWP merupakan bagian integral dari strategi besar TNI AD dalam meningkatkan kesejahteraan personel dan keluarga.
Menurut Jenderal Maruli, pengelolaan yang transparan dan profesional adalah kunci utama untuk menjaga keberlanjutan program perumahan prajurit.
Ia berharap seluruh unsur terkait dapat terus memantau perkembangan situasi di lapangan guna memastikan operasional TWP berjalan sesuai dengan regulasi dan ekspektasi prajurit di satuan bawah.
Kasad juga memberikan apresiasi khusus kepada Korps Hukum Angkatan Darat atas peran aktif mereka dalam memberikan pendampingan hukum yang optimal.
Pendampingan ini dinilai krusial, terutama dalam menyelesaikan berbagai sengketa atau persoalan administratif yang berkaitan dengan kebijakan pengelolaan perumahan prajurit.
Lebih lanjut, keberhasilan perbaikan tata kelola BP TWP ini juga berdampak pada efektivitas penyaluran berbagai bentuk santunan.
Dana tersebut kini dapat didistribusikan secara lebih tepat sasaran kepada prajurit yang menjadi korban dalam penugasan operasi maupun latihan, termasuk pemberian hak bagi prajurit yang gugur atau mengalami cacat permanen dalam menjalankan tugas negara.
Di akhir sambutannya, Kasad berharap sinergi antara BP TWP dan Direktorat Hukum Angkatan Darat dapat terus diperkuat.
Penguatan kerja sama ini diharapkan mampu memastikan setiap hak prajurit terpenuhi secara adil dan berkelanjutan, selaras dengan visi TNI AD dalam membangun institusi yang profesional, modern, serta berorientasi penuh pada kesejahteraan prajurit beserta keluarganya.
