Vokasi Inklusif: Wamenaker Apresiasi Langkah BPVP Padang Rangkul Disabilitas dan Lansia

JurnalPatroliNews – Padang – Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor, memberikan penekanan khusus terhadap pentingnya relevansi pelatihan vokasi dengan kebutuhan pasar kerja.

Ia menegaskan bahwa setiap program pelatihan tidak boleh hanya menjadi formalitas administratif atau sekadar menggugurkan kewajiban kegiatan, melainkan harus memberikan dampak nyata pada peningkatan serapan tenaga kerja.

Dalam pembukaan rangkaian Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK), webinar, dan short course di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Padang pada Senin (2/3/2026), Afriansyah menyebut bahwa pelatihan vokasi adalah instrumen kunci peningkatan kualitas SDM.

Namun, hal tersebut hanya bisa tercapai jika program dijalankan dengan standar kualitas tinggi dan berorientasi pada hasil akhir yang konkret.

Wamenaker menjelaskan bahwa efektivitas pelatihan sangat bergantung pada akurasi informasi pasar kerja yang mutakhir. Perencanaan program harus selaras dengan dinamika dunia usaha dan dunia industri agar kompetensi yang dihasilkan benar-benar terserap oleh pasar.

Jika sebuah pelatihan tidak berhasil meningkatkan peluang kerja, maka pendekatan dan kurikulumnya harus segera dievaluasi secara menyeluruh.

Sebagai bagian dari strategi penguatan, Kementerian Ketenagakerjaan terus mendorong seluruh unit pelatihan di bawah naungannya untuk memperluas kolaborasi strategis dengan sektor industri.

BPVP Padang dinilai konsisten dalam membangun kemitraan ini, termasuk kolaborasi dengan BP3MI untuk penempatan pasar kerja luar negeri serta Universitas Negeri Padang dalam pengembangan bidang heritage.

Selain aspek profesionalisme, Afriansyah juga menggarisbawahi pentingnya inklusivitas dalam pelatihan vokasi. Ia memberikan apresiasi atas langkah BPVP Padang yang telah menyelenggarakan pelatihan bagi penyandang disabilitas dan lansia pada pekan sebelumnya.

Menurutnya, akses terhadap peningkatan kompetensi harus terbuka luas bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali, termasuk kelompok rentan.

Melalui penguatan mekanisme link and match, Kemnaker menetapkan target ambisius pada tahun 2026.

Fokus utama mencakup peningkatan persentase lulusan pelatihan yang bekerja atau berwirausaha, pertambahan jumlah tenaga kerja tersertifikasi, serta kenaikan produktivitas tenaga kerja secara nasional, khususnya di wilayah Sumatera Barat.

Upaya ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang lebih kompetitif dan berdaulat.