JurnalPatroliNews | Kendari – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus memperkuat komitmennya dalam membuka akses kerja yang lebih luas bagi penyandang disabilitas melalui peningkatan kompetensi, penguatan pelatihan vokasi, serta perluasan kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri.
Komitmen tersebut ditegaskan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli saat melakukan kunjungan kerja ke Balai Perluasan Kesempatan Kerja (BPKK) Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu (5/8/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Menaker meninjau langsung berbagai program pemberdayaan tenaga kerja, termasuk pelatihan bagi penyandang disabilitas yang dipersiapkan untuk memasuki pasar kerja formal. Saat ini, sebanyak 40 peserta penyandang disabilitas tengah mengikuti proses orientasi dan pelatihan sebelum nantinya ditempatkan pada sektor industri ringan.
Menurut Yassierli, peningkatan kompetensi menjadi faktor utama agar penyandang disabilitas memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha sehingga mampu bersaing di pasar kerja yang semakin kompetitif.
“Isu paling penting yang sedang kami perjuangkan adalah memastikan penyandang disabilitas memperoleh pelatihan dan pembekalan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja sehingga mereka memiliki kompetensi yang dibutuhkan industri,” ujar Yassierli.
Sebagai bagian dari upaya memperluas peluang kerja, BPKK Kendari juga akan menggelar kegiatan strategis di Makassar yang mempertemukan sekitar 50 perusahaan yang telah menyatakan komitmennya untuk membuka kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.
Forum tersebut diharapkan menjadi wadah memperkuat sinergi antara pemerintah dan dunia usaha dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang lebih inklusif sekaligus memperluas akses rekrutmen bagi tenaga kerja penyandang disabilitas.
Menaker menilai BPKK Kendari memiliki posisi strategis karena membawahi wilayah kerja yang cukup luas di kawasan timur Indonesia. Karena itu, balai tidak hanya berperan sebagai penyelenggara pelatihan, tetapi juga harus menjadi pusat kolaborasi yang mampu menghubungkan pencari kerja, dunia usaha, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.
“Balai ini diharapkan tidak hanya menjadi pusat pelatihan, tetapi juga menjadi motor penggerak kolaborasi yang mampu memperluas kesempatan kerja melalui pelaksanaan tugas dan fungsi secara maksimal,” katanya.
Yassierli juga meminta seluruh Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) maupun Balai Perluasan Kesempatan Kerja (BPKK) di berbagai daerah agar semakin proaktif menghadirkan program-program yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya kelompok yang membutuhkan perhatian lebih dalam memperoleh akses pekerjaan.
Menurutnya, keberhasilan balai tidak hanya diukur dari jumlah pelatihan yang dilaksanakan, tetapi juga dari kemampuan menghadirkan solusi nyata yang mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan memperkuat inklusivitas dunia kerja di Indonesia.
Melalui penguatan pelatihan, kolaborasi dengan dunia usaha, serta perluasan penempatan kerja, Kemnaker berharap semakin banyak penyandang disabilitas memperoleh kesempatan bekerja secara layak, mandiri, dan produktif sehingga mampu berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi nasional.
Komentar