JurnalPatroliNews – JAKARTA — Meningkatnya potensi krisis bahan bakar minyak (BBM) global akibat eskalasi konflik di Timur Tengah menjadi peringatan serius bagi Indonesia untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Sejumlah negara di Asia seperti Filipina, Vietnam, dan Bangladesh mulai merasakan dampak tekanan pasokan tersebut.
Anggota Komisi XII DPR RI Yulian Gunhar menilai kondisi ini tidak boleh dipandang sebelah mata. Ia mengingatkan pemerintah agar lebih antisipatif dalam merespons dinamika global yang kian tidak menentu.
“Situasi global saat ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Indonesia harus bersikap jauh lebih antisipatif,” ujar Gunhar dalam keterangannya, Jumat, 27 Maret 2026.
Menurutnya, pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang menyebut cadangan BBM nasional hanya cukup untuk sekitar 20 hari menjadi sinyal peringatan yang perlu segera ditindaklanjuti.
“Ketahanan energi kita tidak boleh hanya bertumpu pada cadangan jangka pendek. Ini menunjukkan adanya kerentanan struktural dalam sistem pasokan dan cadangan energi kita,” tegasnya.
Sebagai legislator yang membidangi sektor energi, Gunhar mendorong pemerintah untuk mengambil langkah strategis guna menjaga stabilitas pasokan BBM dalam negeri. Upaya tersebut meliputi penguatan cadangan energi nasional, percepatan pembangunan fasilitas penyimpanan (storage), hingga optimalisasi lifting minyak serta diversifikasi sumber energi.
Ia juga mengingatkan agar pemerintah tidak lengah dalam menghadapi potensi krisis, sehingga masyarakat tidak menjadi pihak yang paling terdampak.
“Jangan sampai masyarakat menjadi korban akibat kurangnya kesiapsiagaan,” katanya.
Selain itu, Gunhar menekankan pentingnya transparansi pemerintah dalam menyampaikan kondisi riil cadangan energi kepada publik. Menurutnya, keterbukaan informasi diperlukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus mencegah munculnya kepanikan.
“Jangan hanya menyampaikan angka, tetapi juga langkah konkret yang sedang dan akan dilakukan,” pungkasnya.
