JurnalPatroliNews – JAKARTA — Target pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) hingga 100 gigawatt dalam kurun waktu satu tahun dinilai sebagai tantangan besar dalam upaya percepatan transisi energi nasional.
Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Didik J. Rachbini, menegaskan bahwa realisasi target ambisius tersebut membutuhkan komitmen kuat dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, dunia usaha, hingga masyarakat.
“Ini pekerjaan besar dan tidak mudah sehingga harus menjadi prioritas bersama antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat,” ujar Didik dalam keterangannya, Jumat (27/3/2026).
Menurutnya, pengembangan energi surya menjadi salah satu kunci utama dalam mendukung transformasi sistem energi nasional, khususnya untuk menopang ekosistem transportasi berbasis listrik yang tengah didorong pemerintah.
Didik menilai, pembangunan infrastruktur energi bersih akan sangat menentukan keberhasilan Indonesia dalam beralih menuju sistem energi yang lebih berkelanjutan. Selain itu, pengembangan energi terbarukan juga dinilai krusial untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil yang masih mendominasi bauran energi nasional.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rencana percepatan pembangunan PLTS sebagai bagian dari strategi besar transisi energi nasional. Ia menekankan bahwa Indonesia memiliki potensi besar dalam pemanfaatan energi surya yang perlu dioptimalkan.
“Kita harus berani melakukan lompatan besar dalam pengembangan energi terbarukan, termasuk tenaga surya,” kata Prabowo dalam salah satu kesempatan.
Senada dengan itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan pemerintah terus memperkuat strategi pengembangan energi baru dan terbarukan guna menjaga ketahanan energi nasional, terutama di tengah dinamika geopolitik global.
“Pemerintah terus mendorong diversifikasi energi dan percepatan pengembangan energi baru terbarukan agar ketahanan energi nasional semakin kuat,” ujar Bahlil.
Meski demikian, target 100 gigawatt dalam waktu singkat dinilai memerlukan kesiapan infrastruktur, pembiayaan, serta regulasi yang matang agar implementasinya dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.
