JurnalPatroliNews – Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) bersama pemerintah memperkuat sinergi dalam menghadapi tekanan krisis energi global yang memicu lonjakan harga minyak dunia. Kolaborasi ini dinilai krusial untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.
Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron, menyatakan bahwa dampak krisis energi saat ini dirasakan hampir seluruh negara, termasuk Indonesia. Meski demikian, ia mengapresiasi langkah pemerintah yang dinilai mampu menjaga harga bahan bakar minyak (BBM) tetap stabil di dalam negeri.
Menurut Herman, pemerintah berhasil menahan harga BBM meskipun harga minyak dunia telah melampaui asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dipatok sebesar 70 dolar AS per barel. Saat ini, harga minyak bahkan telah menembus kisaran 110 hingga 115 dolar AS per barel.
“Kondisi ini tentu menjadi tantangan besar bagi ketahanan fiskal nasional. Namun pemerintah mampu menjaga stabilitas tanpa harus menaikkan harga BBM,” ujarnya.
Dalam situasi tersebut, ia menekankan pentingnya menjaga ketenangan publik dan menghindari praktik spekulasi seperti penimbunan BBM yang dapat memperparah kondisi di lapangan.
Selain itu, Herman mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menyiapkan sejumlah langkah alternatif untuk menghemat energi. Salah satunya melalui kebijakan kerja fleksibel atau work from anywhere (WFA) yang direncanakan mulai diterapkan setiap hari Jumat sejak April 2026.
Kebijakan tersebut dinilai sebagai langkah adaptif yang juga telah diterapkan di sejumlah negara dalam merespons lonjakan harga energi global.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa sinergi antara DPR dan pemerintah menjadi faktor kunci dalam memastikan kebijakan strategis berjalan efektif, terutama dalam menghadapi tekanan krisis energi.
Herman pun optimistis kondisi ini bersifat sementara dan akan membaik seiring meredanya ketegangan geopolitik global serta normalisasi rantai pasok energi dunia.
“Ini menjadi tanggung jawab bersama untuk bisa melewati masa sulit ini,” pungkasnya.
