JurnalPatroliNews – Jakarta – Lonjakan harga energi global akibat konflik Iran–Israel–United States conflict berpotensi menekan kondisi fiskal Indonesia. GREAT Institute memperkirakan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 dapat melebar hingga 3,80 persen sampai 4,30 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Peringatan tersebut disampaikan Ketua Dewan Direktur GREAT Institute, Syahganda Nainggolan, saat membuka Focus GREAT Discussion (FGD) bertajuk “Tantangan Ketahanan Energi Indonesia di Tengah Turbulensi Geopolitik” di Jakarta, Rabu (1/4).
“Dunia tengah menghadapi persoalan energi seiring perang di Timur Tengah,” ujar Syahganda.
Paparan tim ekonomi GREAT Institute menunjukkan bahwa lonjakan harga minyak dunia kini tidak hanya menjadi isu geopolitik, tetapi telah berubah menjadi tekanan fiskal langsung bagi Indonesia. Harga minyak bahkan sempat mendekati 120 dolar AS per barel, jauh melampaui asumsi APBN 2026 yang berada di level 70 dolar AS.
Peneliti GREAT Institute, Yossi Martino, menegaskan bahwa dampak konflik global tersebut tidak dapat dihindari oleh Indonesia.
“Indonesia pasti terimbas perang ini. Turbulensi global akibat kenaikan harga minyak secara nyata berpengaruh pada ekonomi kita,” katanya.
Dalam skenario terburuk yang disusun lembaga tersebut, setiap kenaikan 1 dolar AS harga minyak akan menambah beban subsidi energi hingga triliunan rupiah, sekaligus mempersempit ruang fiskal pemerintah.
Selain tekanan fiskal, ketahanan energi nasional juga dinilai masih rentan. Cadangan energi Indonesia diperkirakan hanya mampu bertahan sekitar 20 hingga 25 hari konsumsi, jauh di bawah standar ideal internasional yang mencapai 90 hari.
Sementara itu, anggota Dewan Energi Nasional, Mohamad Fadhil Hasan, menyatakan pemerintah saat ini masih berada pada tahap mitigasi dan adaptasi dalam menghadapi potensi krisis energi.
“Salah satu tugas DEN adalah menetapkan langkah-langkah penanggulangan krisis energi sebagai advis kepada Presiden,” ujarnya.
Fadhil menjelaskan, indikator krisis energi mengacu pada Perpres Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) serta PP Nomor 79 Tahun 2014. Salah satu parameternya adalah gangguan pasokan BBM selama tujuh hari berturut-turut.
Meski demikian, ia memastikan cadangan BBM nasional saat ini masih dalam kondisi aman berdasarkan data Pertamina.
“Langkah yang diambil saat ini masih dalam tahap mitigasi dan adaptasi,” kata Fadhil.
Diskusi tersebut turut dihadiri sejumlah pemangku kepentingan dari berbagai sektor, baik secara langsung maupun daring, untuk membahas strategi menjaga ketahanan energi nasional di tengah tekanan geopolitik global.
