JurnalPatroliNews – JAKARTA — Kementerian Koperasi Republik Indonesia memperkuat kolaborasi strategis dengan BPJS Kesehatan guna memperluas akses layanan kesehatan hingga ke tingkat desa. Melalui kerja sama ini, Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih diproyeksikan menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat.
Sekretaris Kementerian Koperasi, Ahmad Zabadi, menyatakan bahwa kolaborasi tersebut merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman (MoU) antara Menteri Koperasi dan Direktur Utama BPJS Kesehatan yang telah diteken pada 23 Desember 2024.
Dalam keterangannya, Zabadi mengungkapkan pemerintah menargetkan peluncuran operasional 30.000 Kopdes Merah Putih pada Agustus mendatang. Program ini diperkirakan mampu menjangkau puluhan juta masyarakat desa secara langsung.
“Kalau kita hitung rata-rata anggotanya seribu orang saja, berarti minimal ada 30 juta masyarakat desa dan kelurahan yang akan terfasilitasi di tahap pertama,” ujar Zabadi, Selasa (7/4/2026).
Ia menambahkan, potensi cakupan tersebut masih dapat berkembang mengingat jumlah desa dan kelurahan di Indonesia mencapai lebih dari 83 ribu wilayah. Jika seluruhnya memiliki koperasi aktif, maka lebih dari 80 juta penduduk berpeluang mendapatkan akses layanan kesehatan yang lebih baik.
Salah satu fokus utama dalam sinergi ini adalah pemanfaatan gerai Kopdes Merah Putih sebagai penyedia layanan kesehatan, termasuk apotek dan klinik di desa. Zabadi menegaskan, koperasi tidak lagi hanya berperan dalam sektor ekonomi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam sistem pelayanan kesehatan masyarakat.
“Gerai apotek dan klinik akan menjadi bagian penting. Kami ingin memastikan masyarakat desa bisa mendapatkan akses obat-obatan dan layanan kesehatan melalui koperasi,” jelasnya.
Selain itu, ia menyoroti pentingnya kolaborasi antara koperasi dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Menurutnya, kedua entitas tersebut memiliki tujuan yang sama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Dengan jumlah koperasi yang mencapai sekitar 139 ribu unit di seluruh Indonesia, pemerintah menilai potensi untuk mendorong kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) semakin besar.
Di sisi lain, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, mengungkapkan bahwa cakupan kepesertaan JKN saat ini telah mencapai 98 persen dari total penduduk Indonesia.
Menurutnya, kolaborasi lintas kementerian dan lembaga menjadi langkah penting untuk menjaga keberlanjutan program serta memastikan pemerataan kualitas layanan kesehatan, khususnya di wilayah pedesaan.
“Hari ini kita melakukan penandatanganan MoU untuk bisa bekerja sama dalam rangka melaksanakan program JKN sampai ke desa, masuk ke ekosistem Koperasi Merah Putih, hingga ke daerah-daerah,” ujar Prihati.
Kerja sama ini juga melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga lain, seperti Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Ketenagakerjaan, serta Badan Gizi Nasional, guna memperkuat integrasi layanan bagi masyarakat di seluruh Indonesia.
