JurnalPatroliNews – JAKARTA – Wacana perombakan kabinet atau reshuffle kembali menjadi sorotan publik. Analis komunikasi politik, Hendri Satrio, menegaskan bahwa keputusan reshuffle sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan tersebut disampaikan Hensa, sapaan Hendri Satrio, merespons komentar Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang sebelumnya meminta publik menunggu kepastian terkait isu reshuffle.
“Kadang kita suka mau tahu saja wewenang presiden. Tapi namanya juga rakyat, kita perlu tahu juga kapan,” ujar Hensa melalui kanal YouTube pribadinya, Jumat (10/4/2026).
Menurutnya, terdapat tiga faktor utama yang biasanya menjadi pertimbangan presiden dalam melakukan reshuffle kabinet. Pertama adalah faktor subjektif, yakni terkait kedekatan personal atau kecocokan antara presiden dengan menteri.
“Ini faktor like and dislike. Kinerjanya bagus tapi presiden tidak suka, ya bisa saja diganti,” ujarnya.
Faktor kedua adalah aspek objektif, yang berkaitan dengan kinerja menteri selama menjalankan tugas di pemerintahan. Meski demikian, Hensa menilai faktor paling dominan justru bersifat politis.
“Faktor politis ini lebih tinggi dari subjektif dan objektif. Apakah keberadaan menteri itu mengganggu kesolidan kekuatan politik presiden atau tidak,” tegasnya.
Founder KedaiKOPI itu juga menepis anggapan bahwa menteri yang berasal dari Partai Gerindra otomatis aman dari perombakan kabinet. Menurutnya, posisi mereka justru bisa lebih rentan.
“Ada yang bilang kalau menteri dari Gerindra pasti selamat, belum tentu. Justru bisa paling rentan. Mau diganti atau tidak, ketuanya tetap Pak Prabowo,” jelasnya.
Pada akhirnya, Hensa menegaskan bahwa keputusan reshuffle sepenuhnya berada di tangan presiden sebagai pemegang kendali pemerintahan.
“Tapi intinya terserah Pak Prabowo saja,” pungkasnya.
