JurnalPatroliNews – JAKARTA – Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia, Haris Pertama, melontarkan kritik terhadap munculnya gerakan yang mendorong pemakzulan Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, aksi jalanan, diskusi provokatif, hingga konten opini yang berkembang di ruang publik berpotensi merusak stabilitas nasional dan tidak memberikan pendidikan politik yang sehat bagi generasi muda.
“Demokrasi kita memiliki mekanisme yang jelas dan konstitusional. Tidak seharusnya ada upaya pemakzulan yang didorong melalui tekanan jalanan,” ujar Haris dalam keterangannya, Sabtu (11/4/2026).
Haris mengaku heran dengan narasi pemakzulan yang muncul di tengah kinerja pemerintahan yang dinilainya menunjukkan berbagai capaian dalam kurun waktu sekitar satu setengah tahun terakhir.
Ia mengimbau masyarakat untuk tetap objektif dalam menilai situasi politik dan tidak terpengaruh oleh opini yang dinilai menyesatkan.
“Publik perlu melihat kinerja pemerintah secara objektif, bukan terjebak pada opini yang menyesatkan,” tambahnya.
Berdasarkan catatan KNPI, sejumlah capaian pemerintah dinilai cukup signifikan, di antaranya penguatan pemberantasan korupsi melalui sinergi aparat penegak hukum, serta penertiban sektor sumber daya alam.
“Langkah tegas dalam memberantas mafia tambang dan sawit ilegal menunjukkan keberanian negara dalam menata ulang pengelolaan sumber daya alam agar lebih berkeadilan,” tegas Haris.
Selain itu, pemerintah juga dinilai berhasil menjaga ketahanan pangan dan stabilitas ekonomi di tengah tekanan global, serta melanjutkan program hilirisasi industri guna memperkuat kemandirian ekonomi nasional.
“Program hilirisasi industri terus berjalan sebagai bagian dari strategi memperkuat kemandirian ekonomi nasional,” ujarnya.
Atas dasar itu, KNPI menyatakan komitmennya untuk mendukung pemerintahan yang sah serta mengajak seluruh elemen bangsa menjaga persatuan dan stabilitas nasional.
“Pemuda Indonesia akan berada di garda terdepan dalam mengawal Presiden Prabowo hingga akhir masa jabatannya. Jangan sampai terprovokasi narasi yang memecah belah bangsa,” kata Haris.
Ia juga menegaskan bahwa perbedaan pandangan dalam demokrasi merupakan hal yang wajar, namun harus disalurkan melalui mekanisme yang sesuai dengan konstitusi.
“Kalau ada kritik, sampaikan melalui mekanisme yang benar. Jangan sampai demokrasi disalahgunakan untuk kepentingan sesaat,” pungkasnya.
