JurnalPatroliNews | Jakarta — Pemerintah melalui Kementerian Koperasi (Kemenkop) memperkuat langkah strategis dalam menekan angka kemiskinan ekstrem dengan mengedepankan pemberdayaan ekonomi berbasis desa. Upaya ini dinilai mulai menunjukkan hasil konkret, seiring penurunan signifikan jumlah masyarakat yang berada pada kategori tersebut.
Wakil Menteri Koperasi, Farida Farichah, mengungkapkan bahwa saat ini jumlah penduduk dalam kategori kemiskinan ekstrem telah menyusut hingga sekitar 2,2 juta jiwa. Pernyataan itu disampaikan usai menghadiri Rapat Tingkat Menteri yang membahas evaluasi pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 di Jakarta, Senin (27/4).
Menurutnya, fokus pemerintah pada sisa tahun 2026 akan diarahkan pada 16.550 desa yang telah dipetakan sebagai kantong kemiskinan ekstrem. Penanganan berbasis wilayah ini diharapkan mampu mempercepat pengentasan secara lebih terarah dan efektif.
Dalam rapat tersebut, sejumlah pejabat tinggi negara turut hadir, di antaranya Muhaimin Iskandar, Pratikno, Saifullah Yusuf, Maman Abdurrahman, serta Rini Widyantini. Kehadiran lintas kementerian ini menegaskan bahwa penanganan kemiskinan ekstrem dilakukan secara terpadu dan lintas sektor.
Kemenkop sendiri mengambil peran sentral dengan menyiapkan pembentukan 30.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang ditargetkan mulai beroperasi penuh pada Agustus 2026. Program ini dirancang sebagai motor penggerak ekonomi lokal, sekaligus membuka akses kerja bagi masyarakat di desa.
Farida menekankan, keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada sinkronisasi data antara lokasi operasional koperasi dengan titik-titik desa yang menjadi pusat kemiskinan ekstrem. “Integrasi data menjadi kunci agar intervensi yang dilakukan tepat sasaran,” ujarnya.
Lebih lanjut, Kemenkop memprioritaskan masyarakat dari kelompok pengeluaran terbawah, yakni desil 1 hingga desil 4, untuk terlibat langsung dalam aktivitas koperasi. Beragam peluang kerja disiapkan, mulai dari tenaga keamanan, pengemudi, penjaga toko, hingga posisi administratif seperti asisten manajer.
Bagi masyarakat yang belum memenuhi kualifikasi, pemerintah memastikan akan memberikan pendampingan melalui pelatihan dan pendidikan agar mereka mampu beradaptasi dengan kebutuhan kerja di koperasi tersebut.
Langkah komprehensif ini diharapkan menjadi instrumen efektif dalam mencapai target ambisius pemerintah, yakni nol persen kemiskinan ekstrem pada akhir 2026.
Sementara itu, Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menilai tren penurunan kemiskinan ekstrem menunjukkan progres yang menggembirakan. Ia menyebut sebagian masyarakat telah berhasil meningkatkan taraf hidup melalui berbagai program intervensi pemerintah.
“Penurunan dari 1,26 persen pada Maret 2024 menjadi 0,78 persen pada September 2025 menunjukkan bahwa upaya kita mulai membuahkan hasil. Ada sekitar 0,48 persen masyarakat yang berhasil naik kelas,” kata Muhaimin.
