JurnalPatroliNews – Jakarta – Insiden gangguan kendaraan listrik di perlintasan kereta api baru-baru ini memicu diskusi luas mengenai keamanan teknologi otomotif terbaru.
Namun, Bimo Andono, S.H., S.E., M.M., Pakar Kebijakan Publik sekaligus anggota Departemen Kajian Transportasi dan Konektivitas Wilayah Himpunan Alumni IPB, menilai bahwa akar persoalan bukan terletak pada teknologi kendaraan, melainkan pada ketidaksiapan sistem transportasi nasional.
Bimo menekankan bahwa narasi publik yang cenderung menyalahkan mobil listrik merupakan pemikiran yang menyesatkan.
Menurutnya, kendaraan listrik modern telah dirancang dengan standar keamanan tinggi, termasuk proteksi terhadap gangguan elektromagnetik. Ia memandang insiden tersebut sebagai cerminan nyata dari kegagalan membangun sistem transportasi yang adaptif terhadap transformasi mobilitas masa kini.
Salah satu poin krusial yang disoroti adalah keberadaan perlintasan sebidang yang masih menjadi titik lemah dalam konektivitas di Indonesia.
Banyak perlintasan yang dinilai masih mengandalkan standar keselamatan manual dan tertinggal puluhan tahun, padahal pengguna jalan sudah mulai beralih ke kendaraan berbasis digital dan elektrik. Kondisi ini dianggap sebagai ketimpangan perencanaan yang serius.
Lebih lanjut, Bimo melihat adanya paradoks dalam kebijakan nasional. Pemerintah dinilai sangat agresif mendorong adopsi kendaraan listrik demi transisi energi, namun abai dalam mempersiapkan ekosistem infrastruktur dasarnya.
Pendekatan kebijakan yang masih bersifat sektoral dan reaktif dianggap berpotensi menimbulkan risiko baru bagi keselamatan publik di lapangan.
Sebagai langkah perbaikan, Bimo mendorong pemerintah untuk melakukan transisi dari kebijakan reaktif menuju preventif.
Beberapa rekomendasi strategis yang diusulkan meliputi eliminasi bertahap perlintasan sebidang di wilayah padat, penerapan standar nasional perlintasan yang adaptif terhadap teknologi modern, serta pengembangan sistem deteksi kendaraan di rel secara real-time.
Ia menegaskan bahwa keselamatan publik harus dibangun melalui desain sistem yang cerdas dan terintegrasi lintas sektor, terutama antara transportasi darat dan perkeretaapian.
Momentum ini diharapkan dapat mendorong pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh agar teknologi tidak terus dijadikan kambing hitam atas kelemahan sistemik yang belum terselesaikan.
