JurnalPatroliNews – JAKARTA — Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka masih berada pada level tinggi memasuki tahun kedua pemerintahan.
Berdasarkan survei nasional terbaru yang dirilis Nusantara Riset Indonesia (NRI), sebanyak 80,17 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja Presiden dan Wakil Presiden. Sementara itu, 7,33 persen responden mengaku tidak puas, sedangkan 12,50 persen lainnya belum menentukan sikap atau tidak memberikan jawaban.
Dalam survei tersebut, sektor ketahanan energi menjadi faktor paling dominan yang mendorong tingkat kepuasan publik dengan angka 19,17 persen. Temuan ini menunjukkan stabilitas energi menjadi isu yang paling dirasakan masyarakat dalam menilai performa pemerintahan saat ini.
Selain ketahanan energi, sejumlah faktor lain turut menopang kepuasan publik, yakni Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar 18,33 persen, kepemimpinan Presiden Prabowo 17,92 persen, penegakan hukum 16,67 persen, ketahanan pangan 15,42 persen, serta sektor pendidikan dan program sekolah rakyat sebesar 12,50 persen.
Meski demikian, survei juga mencatat sejumlah catatan kritis dari masyarakat terhadap jalannya pemerintahan. Isu korupsi dan lemahnya penegakan hukum menjadi penyebab utama ketidakpuasan publik dengan angka 13 persen.
Selain itu, responden juga menyoroti persoalan regulasi yang dinilai belum maksimal sebesar 10 persen, koordinasi pemerintahan 9,50 persen, serta isu kesejahteraan dan pendidikan yang masing-masing berada di angka 9 persen.
Dalam simulasi elektabilitas partai politik, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) menempati posisi teratas dengan raihan 27,25 persen.
Sementara posisi kedua dan ketiga ditempati Partai Golongan Karya (Golkar) sebesar 15,67 persen dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) dengan 15,17 persen. Partai lain seperti Partai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berada di kelompok menengah.
Direktur NRI, Deni Yusup, mengatakan hasil survei tersebut menunjukkan bahwa ketahanan energi kini menjadi isu strategis yang berdampak langsung terhadap persepsi publik terhadap pemerintah.
“Kombinasi berbagai kebijakan ini membentuk persepsi positif publik terhadap kinerja pemerintah secara menyeluruh,” ujar Deni dalam keterangannya, Sabtu (9/5/2026).
Ia menilai konsistensi kebijakan di sektor energi akan menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan ke depan.
Menurutnya, keberhasilan pemerintah dalam menjaga stabilitas energi, pangan, dan program sosial akan sangat menentukan kepercayaan publik terhadap kepemimpinan nasional di masa mendatang.
