JurnalPatroliNews – Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menegaskan bahwa tata kelola yang kuat menjadi fondasi utama dalam mendongkrak kualitas layanan ketenagakerjaan di Indonesia.
Langkah penguatan tata kelola dan akuntabilitas kinerja ini terus dipacu oleh Kementerian Ketenagakerjaan agar program kerja yang dicanangkan mampu memberikan manfaat yang jauh lebih besar bagi masyarakat luas.
Yassierli memaparkan bahwa ujung dari berbagai dinamika pembangunan nasional sering kali bermuara pada kompleksitas isu ketenagakerjaan.
Oleh karena itu, jajaran Kemnaker dituntut untuk bergerak cepat dalam menghadirkan solusi yang konkret dan nyata atas permasalahan masyarakat tersebut.
Arahan strategis mengenai penguatan kinerja ini disampaikan langsung dalam forum penyusunan strategi nilai Reformasi Birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta Zona Integritas Kemnaker di Jakarta pada Rabu ini.
Menaker menjelaskan bahwa ruang lingkup tugas yang diemban lembaga ini sangat luas, mulai dari mencetak tenaga kerja kompeten hingga penanganan perselisihan hubungan industrial.
Guna mencapai target tersebut, fokus kerja kementerian kini diarahkan pada perluasan program pelatihan vokasi secara intensif.
Langkah penyiapan SDM ini difokuskan untuk mendongkrak kesiapan kerja para lulusan SMA dan SMK agar keahlian mereka selaras dengan kebutuhan dunia industri modern.
Sederhanakan Regulasi Penghambat dan Pacu Kompetensi ASN
Upaya peningkatan kualitas SDM tersebut juga dibarengi dengan penguatan layanan penempatan tenaga kerja guna mempercepat penyerapan lulusan ke pasar kerja.
Di sisi lain, Kemnaker tengah gencar mengevaluasi berbagai regulasi ketenagakerjaan agar tercipta ekosistem kerja yang jauh lebih adaptif.
Sejumlah ketentuan yang dinilai memperlambat proses birokrasi dan pelayanan publik akan disederhanakan agar lebih efektif menjawab kebutuhan dunia usaha.
Peningkatan kapasitas internal Aparatur Sipil Negara (ASN) juga menjadi perhatian serius dalam skema penguatan performa organisasi.
Pihak kementerian saat ini sedang merancang modul pembelajaran berbasis standar kompetensi jabatan yang disesuaikan dengan jenjang karier pegawai.
Skema diklat berjenjang ini diharapkan dapat memacu profesionalisme ASN dalam memberikan pelayanan ketenagakerjaan yang bermutu.
Transformasi institusi turut diperkuat melalui penajaman fungsi pengawasan internal berbasis risiko serta peningkatan kapasitas investigasi organisasi.
Langkah pengawasan ketat ini dijalankan secara simultan dengan pembangunan sistem data terintegrasi sebagai fondasi utama penyusunan kebijakan yang tepat sasaran.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemnaker, Cris Kuntadi, menambahkan bahwa berbagai tantangan kerja sepanjang tahun 2025 telah dijadikan bahan evaluasi mendalam.
Cris menegaskan bahwa seluruh dinamika dan hambatan masa lalu harus diubah menjadi pembelajaran berharga untuk memperbaiki efektivitas pelaksanaan program kerja ke depan.
Komentar