JurnalPatroliNews | Surabaya – Pemerintah menaruh harapan besar kepada gerakan koperasi di Jawa Timur untuk menjadi penggerak sekaligus pengawal keberhasilan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang saat ini tengah digencarkan secara nasional.
Harapan tersebut disampaikan Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah saat menghadiri Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (DEKOPINWIL) Jawa Timur di Surabaya, Selasa (9/6/2026). Menurutnya, keberadaan DEKOPINWIL tidak hanya berfungsi sebagai organisasi gerakan koperasi, tetapi juga menjadi mitra strategis pemerintah dalam memastikan koperasi-koperasi yang telah terbentuk dapat berkembang secara sehat, profesional, dan berkelanjutan.
Dalam sambutannya, Farida mengapresiasi pelaksanaan Rakerwil yang dinilainya menjadi momentum penting untuk memperkuat konsolidasi gerakan koperasi di Jawa Timur. Forum tersebut juga menjadi wadah mempererat koordinasi antara pemerintah, pelaku koperasi, dan berbagai pemangku kepentingan dalam menghadapi tantangan ekonomi yang semakin dinamis.
“Gerakan koperasi harus mampu menjawab tantangan zaman. Koperasi tidak lagi cukup dikelola secara konvensional, tetapi harus modern, profesional, dan memiliki daya saing yang kuat agar mampu menjadi tulang punggung ekonomi rakyat,” ujarnya.
Farida menegaskan, di tengah ketidakpastian ekonomi global, koperasi justru memiliki peran yang semakin strategis. Model usaha berbasis kebersamaan dan gotong royong dinilai mampu memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat sekaligus memperluas akses usaha bagi pelaku ekonomi kecil dan menengah.
Salah satu fokus utama pemerintah saat ini adalah mempercepat pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang dirancang sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat rantai pasok nasional, membuka akses pembiayaan yang lebih luas, meningkatkan nilai tambah produk lokal, serta mendekatkan berbagai layanan ekonomi kepada masyarakat.
Khusus di Jawa Timur, implementasi program tersebut menunjukkan perkembangan signifikan. Hingga saat ini tercatat sebanyak 8.494 KDKMP telah terbentuk di berbagai desa dan kelurahan. Bahkan, saat peringatan Hari Koperasi Nasional Tahun 2026 di Kabupaten Nganjuk, Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasional 1.061 KDKMP secara nasional, dengan 530 unit berada di wilayah Jawa Timur.
Capaian tersebut menempatkan Jawa Timur sebagai salah satu provinsi terdepan dalam pelaksanaan program strategis nasional tersebut.
Melihat besarnya jumlah koperasi yang telah terbentuk, Farida menilai peran DEKOPIN dan DEKOPINWIL menjadi sangat vital, terutama dalam melakukan pendampingan, penguatan kelembagaan, serta menjaga agar prinsip-prinsip koperasi tetap dijalankan secara konsisten.
“Pemerintah dapat menyediakan regulasi dan kebijakan pendukung, namun keberhasilan koperasi tetap membutuhkan peran aktif gerakan koperasi dalam menjaga jati diri dan nilai-nilai koperasi itu sendiri,” tegasnya.
Ia juga berharap DEKOPINWIL Jawa Timur terus meningkatkan kualitas pendidikan perkoperasian, memperkuat kapasitas pengurus dan pengawas koperasi, serta memastikan setiap KDKMP mampu memberikan manfaat ekonomi nyata bagi para anggotanya.
Data Kementerian Koperasi melalui Online Data System (ODS) menunjukkan Jawa Timur saat ini memiliki 29.233 koperasi aktif dengan jumlah anggota mencapai 7 juta lebih. Total volume usaha koperasi di provinsi tersebut tercatat mencapai Rp44,34 triliun, menjadikannya salah satu kekuatan utama gerakan koperasi nasional.
Dengan potensi tersebut, Farida optimistis Jawa Timur dapat menjadi lokomotif pengembangan koperasi Indonesia sekaligus menjadi model keberhasilan pelaksanaan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
“Pembangunan koperasi membutuhkan kolaborasi semua pihak. Pemerintah, gerakan koperasi, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat harus berjalan bersama untuk memastikan koperasi menjadi kekuatan ekonomi rakyat yang semakin maju dan berdaya saing,” pungkasnya.
Komentar