JurnalPatroliNews – Jakarta – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto bersama para Kepala Staf Angkatan mendampingi Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin menghadiri Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi I DPR RI.
Pertemuan penting tersebut digelar secara intensif guna membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kementerian Pertahanan dan TNI Tahun Anggaran 2027.
Rangkaian rapat kerja dinas ini dilangsungkan di Ruang Rapat Gedung Nusantara II DPR RI, kawasan Senayan, Jakarta pada Rabu (10/6/2026).
Dalam kesempatan tersebut, pihak Kementerian Pertahanan bersama institusi TNI secara resmi memaparkan rencana pemenuhan kebutuhan anggaran pertahanan untuk tahun 2027.
Pengajuan draf usulan anggaran tersebut difokuskan penuh untuk mendukung program pembangunan kekuatan militer serta menjaga kesiapan operasional prajurit TNI di lapangan.
Usai mengikuti jalannya rapat, Menhan RI Sjafrie Sjamsoeddin memberikan penjelasan strategis mengenai urgensi pemenuhan sistem keamanan nasional.
Dirinya menekankan bahwa kebutuhan tata kelola pertahanan negara akan terus berkembang secara dinamis mengikuti arah perubahan lingkungan geopolitik di kancah global.
“Kebutuhan sistem pertahanan negara itu selalu dinamis dan selalu meningkat karena di mana-mana di seluruh dunia sistem pertahanan negara itu adalah faktor utama untuk menjaga kedaulatan negara, khususnya Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar Sjafrie Sjamsoeddin.
Menhan menambahkan bahwa intervensi serta dukungan anggaran yang kuat sangat mutlak diperlukan demi menjaga kesiapsiagaan operasional seluruh matra angkatan.
Komitmen penguatan anggaran ini juga diproyeksikan untuk menyokong keberhasilan pelaksanaan penugasan khusus TNI dalam mendukung program-program pembangunan pemerintah.
Pihak Kemenhan menaruh harapan besar agar draf tambahan anggaran yang diajukan kepada Komisi I DPR RI ini bisa segera mendapatkan rekomendasi positif.
Usulan penambahan pagu tersebut nantinya akan dikawal ketat agar mendapat restu dari Badan Anggaran (Banggar) DPR untuk disetujui menjadi alokasi resmi APBN Pertahanan Negara tahun 2027.
Komentar