STN Dorong Pertanian Kolektif, Tawarkan Diri Jadi Penghubung Negara dan Petani

JurnalPatroliNews – Jakarta – Serikat Tani Nelayan (STN) menyampaikan sejumlah gagasan untuk memperkuat ekosistem pertanian nasional saat melakukan pertemuan dengan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Senin (22/6/2026).

Dalam diskusi tersebut, STN menekankan pentingnya pembangunan pertanian yang tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi, tetapi juga memperkuat aspek sumber daya manusia, teknologi, permodalan, dan distribusi hasil pertanian.

Pertemuan yang berlangsung sekitar satu setengah jam itu menjadi ruang bertukar pikiran mengenai berbagai tantangan yang masih dihadapi sektor pertanian Indonesia, termasuk upaya hilirisasi pertanian dan penguatan program Brigade Pangan yang saat ini tengah dijalankan pemerintah.

Delegasi Pimpinan Pusat STN dipimpin Ketua Umum Ahmad Rifa’i, S.H., didampingi Deputi Bidang Politik Samsudin Saman dan Deputi Bidang Tani Rinaldi., S.Sos., S.H.

Mereka diterima Direktur Aneka Kacang dan Umbi Kementerian Pertanian, Dr. Ir. Dyah Susilokarti, M.P., bersama tiga pejabat lainnya di lingkungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.

Ketua Umum PP STN Ahmad Rifa’i mengatakan, diskusi awalnya membahas kondisi produksi pertanian dan berbagai persoalan yang ditemukan di lapangan.

Namun pembahasan kemudian berkembang ke isu-isu yang lebih strategis, termasuk program Brigade Pangan yang dinilai memiliki peran penting dalam mendorong regenerasi petani dan modernisasi sektor pertanian.

Menurut Ahmad, pengalaman STN dalam mendampingi masyarakat tani di sejumlah wilayah menunjukkan bahwa pembangunan pertanian memerlukan pendekatan yang lebih terintegrasi agar manfaat kebijakan pemerintah benar-benar dirasakan oleh petani.

“Diskusi berlangsung sangat terbuka. Kami menyampaikan berbagai pengalaman dan temuan di lapangan, termasuk tantangan yang dihadapi petani dalam mengakses lahan, teknologi, hingga pasar. Dari situ muncul pembahasan mengenai berbagai program yang dapat memperkuat ekosistem pertanian nasional,” ujarnya.

Ia menjelaskan, dalam pertemuan tersebut Deputi Bidang Tani PP STN Rinaldi mendapat kesempatan memaparkan sejumlah pandangan dan rekomendasi terkait pembangunan pertanian, termasuk masukan terhadap program Brigade Pangan.

Rinaldi menilai Brigade Pangan merupakan salah satu langkah strategis pemerintah untuk membangun sumber daya manusia pertanian, terutama dengan melibatkan generasi muda dalam pengelolaan sektor pangan.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa pembangunan pertanian tidak cukup hanya mengandalkan penyediaan lahan.

Menurutnya, petani juga membutuhkan dukungan teknologi modern yang terjangkau, akses permodalan, pendampingan usaha, serta kepastian distribusi hasil panen.

“Persoalan petani saat ini tidak berdiri sendiri. Ada persoalan akses lahan, teknologi, modal, hingga pemasaran. Karena itu, pembangunan pertanian harus dilihat sebagai satu ekosistem yang saling terhubung,” kata Rinaldi.

Ia menambahkan, konsep pertanian kolektif yang didukung teknologi modern perlu terus diperkuat karena dapat meningkatkan efisiensi sekaligus produktivitas petani.

Menurut dia, pendekatan tersebut juga sejalan dengan semangat yang sedang dibangun melalui program Brigade Pangan.

Dalam kesempatan itu, STN juga memperkenalkan gagasan Social Agribusiness Operator (SAO) sebagai model kemitraan yang dapat membantu mengintegrasikan berbagai komponen pembangunan pertanian dari hulu hingga hilir.

Melalui konsep tersebut, STN menawarkan peran sebagai penghubung antara kebijakan pemerintah dan implementasinya di tingkat lapangan.

Organisasi itu berharap dapat berkontribusi dalam memastikan program-program pertanian berjalan lebih efektif, terukur, dan sesuai kebutuhan petani.

“STN ingin menjadi bagian dari solusi. Kami tidak hanya melihat persoalan di lapangan, tetapi juga ingin ikut memastikan bahwa kebijakan yang dibuat pemerintah dapat diterjemahkan menjadi manfaat nyata bagi petani,” ujar Rinaldi.

Sementara itu, Direktur Aneka Kacang dan Umbi Kementerian Pertanian Dyah Susilokarti menyambut baik berbagai masukan yang disampaikan STN.

Meski menjelaskan bahwa program Brigade Pangan berada di bawah kewenangan direktorat lain, ia menyatakan siap meneruskan hasil diskusi tersebut kepada pihak yang berwenang.

Menurut Dyah, keterlibatan organisasi yang memiliki pengalaman langsung mendampingi petani dapat memberikan perspektif penting dalam upaya penyempurnaan kebijakan pertanian nasional.

“Mudah-mudahan pada kesempatan berikutnya, ketika ada forum yang membahas Brigade Pangan atau isu-isu pertanian lainnya, STN dapat ikut hadir untuk menyampaikan pandangan dan gagasannya secara langsung,” katanya.

STN berharap dialog dengan Kementerian Pertanian dapat menjadi langkah awal untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan organisasi masyarakat sipil dalam membangun sektor pertanian yang lebih produktif, modern, dan berkelanjutan.

Bagi STN, penguatan ekosistem pertanian nasional hanya dapat terwujud apabila seluruh mata rantai pertanian, mulai dari petani, teknologi, permodalan, hingga pasar, berjalan secara terpadu dalam satu sistem yang saling mendukung. *

Komentar