JurnalPatroliNews | Tel Aviv – Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut tercapainya kesepakatan dengan Lebanon sebagai momentum bersejarah yang diyakini akan mengubah peta keamanan di kawasan Timur Tengah. Menurutnya, kesepakatan yang dimediasi Amerika Serikat tersebut bukan hanya membuka peluang stabilitas di perbatasan utara Israel, tetapi juga menjadi pukulan strategis bagi Hizbullah dan Iran.
Pernyataan itu disampaikan Netanyahu sehari setelah Israel dan Lebanon mencapai kesepakatan yang lahir melalui proses negosiasi langsung dengan fasilitasi Washington.
“Kemarin, kita mencapai kesepakatan bersejarah untuk Israel setelah negosiasi langsung dengan Lebanon,” kata Netanyahu, Sabtu (27/6/2026).
Ia menilai keberhasilan diplomasi tersebut akan mempersempit ruang gerak kelompok Hizbullah yang selama ini menjadi ancaman utama keamanan Israel di wilayah utara.
“Ini adalah pukulan telak bagi Iran dan Hizbullah,” tegas Netanyahu.
Meski demikian, optimisme Netanyahu tidak sepenuhnya mendapat dukungan dari jajaran kabinetnya sendiri. Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben Gvir, justru mempertanyakan efektivitas implementasi kesepakatan tersebut.
Politikus berhaluan kanan itu menilai Pemerintah Lebanon tidak memiliki kapasitas maupun kemauan politik untuk melucuti persenjataan Hizbullah sebagaimana menjadi salah satu harapan dalam kesepakatan tersebut.
Menurut Ben Gvir, keputusan menarik pasukan Israel dari wilayah selatan Lebanon justru berpotensi memberikan ruang bagi Hizbullah untuk kembali memperkuat posisinya.
“Kesepakatan ini adalah kesalahan besar. Kita memang keluar dari wilayah itu sekarang, tetapi Lebanon tidak akan melucuti Hizbullah,” ujarnya.
Ia bahkan menegaskan hanya militer Israel yang dinilainya mampu menghilangkan ancaman kelompok bersenjata tersebut.
“Pemerintah Lebanon diisi menteri-menteri dari Hizbullah dan tidak bisa dipercaya untuk melucuti mereka. Hanya tentara Israel yang bisa menghancurkan Hizbullah, tidak ada pihak lain yang akan melakukannya untuk kita,” kata Ben Gvir.
Perbedaan pandangan tersebut memperlihatkan masih adanya perdebatan di dalam pemerintahan Israel mengenai efektivitas jalur diplomasi dibandingkan pendekatan militer dalam menghadapi Hizbullah.
Sementara Netanyahu melihat kesepakatan sebagai pencapaian diplomatik yang dapat memperkuat posisi Israel di kawasan, kelompok politik kanan di negaranya tetap memandang ancaman Hizbullah belum akan berakhir selama organisasi tersebut masih mempertahankan kekuatan militernya di Lebanon selatan.
Komentar