JurnalPatroliNews | Tehran – Pakta pertahanan yang baru dibentuk Turki, Arab Saudi dan Pakistan di Mekkah mulai mendapat perhatian serius dari Iran.
Kesepakatan yang dikenal sebagai Mecca Joint Defence Agreement itu memang tidak secara resmi menyebut Iran sebagai target. Bahkan, Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan menegaskan tidak ada negara tertentu yang ditetapkan sebagai musuh bersama dalam pakta tersebut.
Namun, dari Tehran muncul respons yang menunjukkan kewaspadaan terhadap perubahan konfigurasi keamanan kawasan.
Pakta tersebut ditandatangani di Mekkah pada Jumat (7/8/2026) oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman dan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif.
Salah satu prinsip utama kesepakatan itu adalah serangan terhadap salah satu negara anggota akan dipandang sebagai serangan terhadap seluruh anggota. Mekanisme pertahanan bersama tersebut oleh Fidan disebut secara teknis memiliki kemiripan dengan Pasal 5 NATO, meski bentuk respons terhadap ancaman akan disesuaikan dengan situasi.
Bagi Iran, perkembangan itu menjadi bagian dari dinamika baru yang perlu diperhatikan.
Melalui unggahannya di media sosial pada Minggu (9/8/2026), Rezaei memperingatkan Arab Saudi agar tidak menganggap kerja sama pertahanan dengan negara lain sebagai jaminan mutlak terhadap keamanan.
Menurutnya, pengalaman Riyadh menjalin hubungan keamanan dengan Amerika Serikat selama bertahun-tahun seharusnya menjadi pelajaran.
“Arab Saudi harus memahami bahwa kesepakatan di atas kertas dengan Turki dan Pakistan tidak akan memberi mereka keamanan, sama seperti bertahun-tahun menjadi tuan rumah eksklusif bagi Amerika tidak memberi mereka keamanan,” kata Rezaei.
Ia kemudian meminta Riyadh mengubah pendekatan kebijakannya sehingga tidak bergantung pada negara lain untuk memperoleh jaminan keamanan.
Pernyataan tersebut memperlihatkan adanya kekhawatiran di kalangan parlemen Iran bahwa kerja sama pertahanan baru di kawasan dapat mengubah perhitungan strategis negara-negara Timur Tengah.
Namun, sampai saat ini tidak ada dasar untuk menyatakan bahwa Pakta Pertahanan Mekkah secara resmi dibentuk sebagai aliansi anti-Iran. Turki justru secara terbuka membantah adanya negara tertentu yang ditetapkan sebagai sasaran.
Berbeda dengan nada keras dari Rezaei, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi memilih pendekatan yang lebih diplomatis.
Araghchi tidak secara langsung menyebut Pakta Pertahanan Mekkah dalam pernyataannya. Namun, pesannya muncul di tengah perhatian terhadap kerja sama keamanan baru yang dibangun tiga negara tersebut.
Ia menyerukan agar negara-negara Muslim memperkuat kemandirian dan persaudaraan dalam menghadapi persoalan keamanan kawasan.
“Saatnya telah tiba bagi kita untuk hanya mengandalkan diri sendiri dan mengadopsi pendekatan persaudaraan sejati,” tulis Araghchi.
Pesan tersebut menunjukkan bahwa Tehran berusaha menempatkan persoalan keamanan kawasan dalam kerangka kerja sama antarnegara Muslim, bukan semata-mata melalui pembentukan blok pertahanan.
Respons lain datang dari Ali Akbar Velayati, penasihat Pemimpin Tertinggi Iran untuk urusan internasional.
Velayati menyerukan agar negara-negara Timur Tengah mampu membangun mekanisme keamanan mereka sendiri melalui kerja sama regional.
Ia juga meminta pasukan asing meninggalkan kawasan yang menurutnya justru menjadi salah satu sumber ketidakstabilan.
Pandangan tersebut sejalan dengan pesan Tehran yang selama ini mendorong negara-negara kawasan agar meningkatkan kemampuan menjaga keamanan tanpa terlalu bergantung pada kekuatan eksternal.
Dengan demikian, respons Iran terhadap pakta Mekkah terlihat memiliki dua lapisan.
Di satu sisi, terdapat peringatan keras dari kalangan parlemen terhadap Arab Saudi. Di sisi lain, pemerintah Iran mengedepankan bahasa persaudaraan, kemandirian dan kerja sama regional.
Pakta pertahanan Turki, Arab Saudi dan Pakistan muncul di tengah perubahan cepat arsitektur keamanan Timur Tengah.
Kesepakatan tersebut tidak hanya memuat prinsip pertahanan bersama, tetapi juga membuka ruang koordinasi yang lebih permanen. Ketiga negara akan membangun sekretariat di Arab Saudi serta menggelar pertemuan berkala di tingkat menteri luar negeri, menteri pertahanan dan pimpinan militer.
Fidan juga mengatakan sejumlah negara lain telah menunjukkan ketertarikan terhadap kerja sama tersebut. Laporan Reuters menyebut Mesir termasuk negara yang dipandang berpotensi bergabung dalam perkembangan berikutnya.
Jika kerja sama itu berkembang, pengaruhnya terhadap keseimbangan keamanan Timur Tengah tentu akan semakin besar.
Bagi Iran, tantangannya bukan semata-mata mengenai apakah pakta tersebut secara resmi menargetkan Tehran.
Persoalan yang lebih besar adalah bagaimana perubahan hubungan pertahanan antara Ankara, Riyadh dan Islamabad akan memengaruhi kalkulasi keamanan di kawasan.
Sementara itu, Turki tetap menegaskan bahwa pakta tersebut bersifat defensif dan tidak diarahkan kepada negara tertentu. Fidan menyatakan negara mana pun yang tidak menyerang anggota pakta bukanlah target mereka.
Perbedaan narasi ini membuat Pakta Pertahanan Mekkah menjadi salah satu perkembangan geopolitik yang patut dicermati.
Tehran kini memilih mengamati langkah berikutnya.
Apakah pakta itu akan berkembang menjadi mekanisme keamanan regional yang lebih luas, atau hanya menjadi kerangka kerja pertahanan tiga negara, masih akan terlihat dari implementasinya dalam beberapa bulan mendatang.
Yang pasti, satu kesepakatan yang lahir di kota suci Mekkah kini telah menambah satu variabel baru dalam persamaan keamanan Timur Tengah.
Komentar