JurnalPatroliNews | Jakarta — Penguatan sinergi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dinilai menjadi salah satu kunci untuk mempercepat pembangunan ekonomi daerah.
Kolaborasi tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat sektor keuangan, tetapi juga membuka akses pembiayaan yang lebih luas bagi pelaku usaha dan masyarakat.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan hal itu saat memberikan pembekalan kepada 45 Calon Kepala Kantor OJK (PCKO) Angkatan III Tahun 2026 dalam kegiatan Institutional Visit di Balai Kota Jakarta, Rabu (12/8/2026).
Menurut Pramono, kunjungan kelembagaan tersebut menjadi kesempatan untuk memperkuat komunikasi antara pemerintah daerah dan calon pemimpin OJK sekaligus memberikan gambaran mengenai tantangan pembangunan ekonomi dan keuangan di daerah.
“Saya menyambut baik pelaksanaan kunjungan kelembagaan ini sebagai ruang saling berbagi pengalaman, memperkuat komunikasi, serta membangun pemahaman mendalam tentang peran pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan ekonomi dan keuangan daerah,” ujar Pramono.
Dalam pembekalan tersebut, Pramono memaparkan sejumlah aspek tata kelola pemerintahan daerah, mulai dari perencanaan pembangunan, penguatan ekosistem keuangan hingga transformasi digital layanan publik.
Ia menilai pemahaman terhadap karakter dan kebutuhan setiap daerah menjadi penting bagi calon kepala kantor OJK. Kebijakan sektor jasa keuangan, menurutnya, perlu memiliki keterkaitan dengan prioritas pembangunan daerah agar dampaknya lebih terasa bagi masyarakat.
Pramono juga menempatkan OJK pada posisi strategis dalam mendorong investasi, memperluas akses pembiayaan, sekaligus memperkuat pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Sebagai calon pemimpin, saya sampaikan agar dalam mengambil kebijakan dapat searah dengan prioritas pembangunan di DKI Jakarta serta mendukung percepatan pembangunan ekonomi dan keuangan daerah,” tuturnya.
Pendekatan tersebut dinilai penting karena pertumbuhan ekonomi daerah tidak hanya membutuhkan kebijakan pemerintah, tetapi juga dukungan ekosistem pembiayaan yang mampu menjangkau masyarakat dan dunia usaha.
Pramono berharap hubungan antara Pemprov DKI Jakarta dan OJK yang selama ini berjalan baik dapat terus diperkuat.
Beberapa bidang yang dinilai perlu mendapat perhatian antara lain peningkatan literasi dan inklusi keuangan, perluasan akses pembiayaan bagi UMKM, percepatan transformasi digital, serta penguatan perlindungan konsumen.
Menurutnya, penguatan sektor keuangan juga harus berjalan beriringan dengan upaya menjaga kepercayaan masyarakat.
“Kami berharap sinergi yang selama ini berjalan baik antara Pemprov DKI dengan OJK tetap terjaga. Mudah-mudahan momentum ini dapat mempersiapkan calon pemimpin yang membawa kebaikan bagi OJK,” ujarnya.
Kolaborasi tersebut menjadi semakin penting karena Jakarta memiliki ekosistem ekonomi dan keuangan yang kompleks. Penguatan koordinasi antara pemerintah daerah dengan otoritas sektor jasa keuangan diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha.
Kepala OJK Institute Kristianto Puji Rahayu menjelaskan bahwa Jakarta dipilih sebagai lokasi Institutional Visit karena memiliki sejumlah program yang dapat menjadi rujukan bagi pengembangan ekonomi daerah, termasuk melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
“Kenapa DKI yang kami pilih, karena DKI memiliki banyak sekali program yang dapat dicontoh untuk pengembangan ekonomi daerah dan TPAKD. Para peserta mendapat insight dari Gubernur, baik dari sisi kepemimpinan maupun creative thinking untuk memajukan daerah,” katanya.
Kunjungan tersebut sekaligus memberikan kesempatan kepada para peserta untuk melihat secara langsung bagaimana pemerintah daerah menyusun prioritas pembangunan dan mengelola berbagai kebijakan yang berkaitan dengan ekonomi serta keuangan.
Pengalaman tersebut diharapkan menjadi bekal ketika mereka nantinya memimpin kantor OJK di berbagai wilayah Indonesia.
Kepala OJK Jabodebek Edwin Nurhadi mengatakan PCKO Angkatan III Tahun 2026 diikuti 45 peserta.
Mereka terdiri atas 33 laki-laki dan 12 perempuan yang berasal dari kantor pusat maupun kantor OJK daerah.
Para peserta dipersiapkan menjadi calon pemimpin OJK yang akan menjalankan tugas di berbagai wilayah Indonesia.
Pembekalan melalui Institutional Visit tersebut menjadi bagian dari proses penguatan kapasitas kepemimpinan. Tidak hanya aspek teknis pengawasan sektor jasa keuangan yang menjadi perhatian, tetapi juga kemampuan memahami karakteristik ekonomi daerah dan membangun komunikasi dengan pemerintah daerah.
Sinergi Pemprov DKI Jakarta dan OJK dengan demikian tidak berhenti pada hubungan kelembagaan. Kolaborasi tersebut diarahkan untuk memperkuat ekosistem keuangan daerah, memperluas akses pembiayaan, meningkatkan literasi masyarakat, serta menciptakan ruang pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.
Bagi calon pemimpin OJK, pengalaman dari Jakarta diharapkan dapat menjadi referensi dalam menerjemahkan kebijakan sektor jasa keuangan sesuai kebutuhan masing-masing daerah di Indonesia.
Komentar