JurnalPatroliNews | Jakarta — Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) mengecam aksi demonstrasi di Kantor Pusat PT Agrinas Palma Nusantara (APN) Persero, Jakarta, Rabu (2/9/2026).
KTNA menilai aksi tersebut diduga kuat ditunggangi oleh oknum tertentu yang disebut memanfaatkan nama dan kepentingan masyarakat Riau untuk mendorong agenda pribadi maupun kelompok.
Ketua KTNA Abdul Gani mengatakan pihaknya prihatin jika aspirasi masyarakat justru dijadikan kendaraan untuk kepentingan pihak lain.
“Siapa pun boleh melakukan unjuk rasa atau demonstrasi, tapi yang memprihatinkan apabila ditunggangi alias dilakukan oleh oknum,” kata Gani dalam siaran pers, Kamis (3/9/2026).
Gani menegaskan KTNA merupakan bagian dari perwakilan masyarakat tani yang selama ini mengelola lahan secara legal di lapangan.
Karena itu, ia menolak penggunaan nama masyarakat Riau sebagai tameng untuk kepentingan yang tidak berkaitan langsung dengan kepentingan petani.
“Kami tidak rela nama masyarakat dijual, diperalat, atau dijadikan tameng untuk kepentingan pihak tertentu,” tegas Gani.
Menurutnya, masyarakat tetap memiliki hak menyampaikan aspirasi. Namun, aspirasi tersebut harus disampaikan secara bertanggung jawab dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pihak lain.
KTNA meminta masyarakat tidak dijadikan komoditas dalam persoalan yang berkaitan dengan pengelolaan Agrinas Palma Nusantara.
KTNA juga mendesak aparat penegak hukum turun tangan apabila ditemukan bukti adanya pihak yang sengaja menggunakan aksi demonstrasi untuk menekan pengelolaan APN.
Gani meminta aparat menindak pihak yang terbukti melakukan pelanggaran hukum.
“Tindak tegas siapa pun yang terbukti terlibat,” ujarnya.
Desakan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa KTNA menghendaki persoalan yang muncul dalam aksi tersebut diselesaikan melalui mekanisme hukum dan berdasarkan bukti.
Di tengah polemik tersebut, KTNA menyatakan dukungan terbuka kepada Direktur Kepatuhan dan Keberlanjutan Agrinas Palma Nusantara.
Gani menilai pejabat tersebut konsisten menjaga integritas, memperjuangkan kepentingan masyarakat dan mencari solusi yang dinilai berkeadilan di lapangan.
Dukungan tersebut diberikan sebagai bentuk kepercayaan terhadap upaya penyelesaian persoalan pengelolaan Agrinas melalui pendekatan yang mengutamakan kepentingan masyarakat.
KTNA berharap seluruh proses pengelolaan dan penyelesaian persoalan yang berkaitan dengan Agrinas tetap mengedepankan transparansi, aturan serta kepentingan petani.
Selain meminta aparat bertindak apabila ditemukan pelanggaran, KTNA juga menyampaikan desakan kepada Presiden agar komitmen pemerintah terhadap kesejahteraan kelompok tani tetap menjadi prioritas.
Bagi KTNA, kebijakan yang menyangkut pengelolaan lahan dan perkebunan harus memberikan ruang yang adil bagi masyarakat yang benar-benar menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian.
Gani kembali mengingatkan agar masyarakat Riau tidak digunakan sebagai alat oleh pihak tertentu.
“Jangan biarkan masyarakat Riau dijadikan alat oleh oknum tertentu,” katanya.
KTNA menilai setiap perbedaan kepentingan terkait pengelolaan Agrinas seharusnya diselesaikan melalui jalur dialog dan mekanisme hukum, bukan dengan memobilisasi nama masyarakat.
Organisasi tersebut juga meminta setiap tudingan mengenai adanya pihak yang menunggangi demonstrasi dibuktikan melalui proses yang objektif.
Dengan demikian, hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi tetap terlindungi, sementara pihak yang terbukti memanfaatkan nama rakyat untuk kepentingan tertentu dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum.
Bagi KTNA, kepentingan masyarakat tani harus tetap menjadi titik utama dalam setiap proses penyelesaian persoalan Agrinas.
Di tengah dinamika tersebut, organisasi tani itu menegaskan dukungannya terhadap upaya pengelolaan yang dinilai berintegritas sekaligus meminta pemerintah memastikan kesejahteraan petani tidak tersisih oleh kepentingan kelompok tertentu.
Komentar