JurnalPatroliNews | Jakarta – Cara Presiden Prabowo Subianto menyampaikan kritik terhadap sejumlah pakar kembali menjadi perhatian. Pengamat politik Andi Yusran menilai komunikasi Presiden di ruang publik perlu dijaga agar tetap mencerminkan posisi kepala negara.
Sorotan tersebut muncul setelah Prabowo dalam peringatan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta, Jumat (18/9/2026), melontarkan pernyataan bahwa sejumlah pihak yang menganggap dirinya pakar bisa menjadi “goblok” karena terlalu merasa pintar.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo ketika menanggapi kritik yang menurutnya telah mengarah pada tudingan yang ia kategorikan sebagai fitnah. Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga menekankan pentingnya kejujuran intelektual bagi kalangan cendekiawan.
Menurut Andi Yusran, persoalan tersebut tidak semata menyangkut pilihan kata, tetapi juga berkaitan dengan posisi Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia.
“Prabowo mesti memperbaiki diri dalam bertutur, karena ia adalah kepala negara, tidak sekadar sebagai kepala pemerintahan,” kata Andi kepada RMOL, Selasa (22/9/2026).
Kepala Negara dan Etika Komunikasi Publik
Andi mengatakan jabatan Presiden membawa konsekuensi simbolik dan kenegaraan yang lebih luas. Karena itu, menurut dia, respons terhadap kritik sekalipun idealnya disampaikan dengan bahasa yang terukur.
“Kepala negara adalah mahkota, semestinya berlaku sopan, lemah lembut dan senantiasa dingin,” ujar Andi.
Pandangan tersebut muncul di tengah kembali mengemukanya perdebatan mengenai gaya komunikasi Presiden ketika berhadapan dengan kritik publik.
Dalam pidatonya di acara PAN, Prabowo memang tidak hanya menyinggung persoalan kritik. Ia juga berbicara mengenai cita-citanya membangun Indonesia yang sejahtera, bebas dari kelaparan, serta memperbaiki kualitas gizi dan kesehatan anak.
Namun, bagian ketika Presiden menyebut “saking pintarnya jadi goblok” kemudian menjadi salah satu potongan pidato yang banyak diberitakan. Sejumlah media mencatat pernyataan tersebut muncul ketika Prabowo membahas kritik dari pihak yang disebutnya sebagai pakar.
Kritik, Respons, dan Posisi Presiden
Dalam konteks demokrasi, kritik dari akademisi, pengamat maupun kelompok masyarakat merupakan bagian dari dinamika ruang publik. Di sisi lain, pejabat negara juga memiliki ruang untuk memberikan klarifikasi atau membantah pandangan yang dianggap tidak sesuai.
Yang menjadi perhatian Andi adalah bagaimana respons tersebut disampaikan oleh seorang Presiden.
Menurutnya, kedudukan kepala negara membuat setiap pernyataan Presiden memiliki dimensi yang lebih luas dibandingkan komunikasi politik biasa. Karena itu, pilihan bahasa dinilai perlu mempertimbangkan kewibawaan institusi yang dipimpin.
Sementara dalam pidatonya sendiri, Prabowo mengatakan dirinya memilih tidak memperpanjang persoalan dengan pihak yang menurutnya telah menyampaikan tudingan yang tidak benar. Ia menyebut dirinya mencatat persoalan tersebut dan membuka ruang maaf apabila pihak yang bersangkutan menyadari kesalahannya.
Prabowo juga menekankan bahwa kecerdasan, menurut pandangannya, harus disertai kejujuran intelektual.
Polemik mengenai pernyataan tersebut kini berkembang menjadi diskusi yang lebih luas mengenai batas antara ketegasan seorang pemimpin, kebebasan menyampaikan kritik, dan etika komunikasi pejabat publik.
Bagi Andi Yusran, posisi Presiden menuntut cara komunikasi yang tetap mampu merespons perbedaan pandangan tanpa kehilangan ketenangan dan kehormatan jabatan.
Perdebatan itu sekaligus memperlihatkan bahwa setiap pernyataan Presiden di ruang publik tidak hanya dibaca sebagai pendapat pribadi, tetapi juga dapat dipandang sebagai bagian dari komunikasi seorang kepala negara kepada masyarakat.
Komentar