JurnalPatroliNews | Jakarta — Badan Anggaran (Banggar) DPR RI tengah memetakan kebutuhan pembiayaan untuk rencana pendidikan gratis dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Berdasarkan perhitungan sementara, kebutuhan anggarannya diperkirakan mencapai sekitar Rp302 triliun.
Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengatakan angka tersebut belum menjadi angka final karena pemerintah dan DPR masih menghitung kebutuhan pembiayaan secara lebih rinci, termasuk besaran biaya per peserta didik serta skema pembiayaan pada jenjang pendidikan tinggi.
“Yang pertama di badan anggaran untuk SD, SMP itu baru kami anggarkan Rp5 triliun. Tapi komitmen kami nanti baru di 2028. Sebagaimana disampaikan oleh bapak Presiden, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Nah sekarang baru kita mapping berapa kebutuhan untuk SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi,” kata Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/9/2026).
Menurut perhitungan sementara Banggar, kebutuhan pendidikan gratis untuk jenjang SD hingga SMA mencapai sekitar Rp210 triliun. Sementara kebutuhan pada jenjang perguruan tinggi diperkirakan sekitar Rp92 triliun.
Jika kedua kebutuhan tersebut digabungkan, totalnya mencapai sekitar Rp302 triliun. Angka itu masih berupa pemetaan awal dan menjadi dasar untuk pembahasan lebih lanjut mengenai desain program serta kemampuan anggaran negara.
Pilot Project Rp5 Triliun
Sebagai tahap awal, Banggar telah menyiapkan sekitar Rp5 triliun untuk pelaksanaan pilot project pendidikan gratis pada jenjang SD dan SMP.
Said mengatakan pemerintah nantinya menentukan wilayah pelaksanaan uji coba tersebut. Namun, Banggar merekomendasikan agar wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T menjadi prioritas.
“Iya, kita pilot project pemerintah yang akan melakukan yang paling pas kalau dari rekomendasi badan anggaran itu di 3T. Itu prioritas,” ujar Said.
Menurut dia, pengalokasian Rp5 triliun saat ini merupakan langkah awal sebelum cakupan program diperluas ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
Said menilai perubahan struktur anggaran tidak dapat dilakukan sekaligus karena pemerintah perlu memastikan setiap komponen pembiayaan dan tata kelolanya telah dihitung secara cermat.
Target 2028, Pelaksanaan Bertahap
Said menyebut pendidikan gratis dari SD hingga perguruan tinggi dapat direalisasikan pada 2028. Namun, ia menilai penerapannya lebih tepat dilakukan secara bertahap.
Ia mengusulkan agar pada tahap awal cakupan pembiayaan belum langsung 100 persen. Menurutnya, pada 2028 cakupan dapat berada pada kisaran 60 hingga 75 persen sebelum diperluas menjadi 100 persen pada 2029.
“2028, Insya Allah. Walaupun kita ingin sebenarnya sekolah gratis ini SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi itu bertahap. Yang paling ideal,” kata Said.
Said mengatakan pendekatan bertahap diperlukan untuk mengantisipasi persoalan tata kelola ketika program diperluas dalam skala nasional.
“Karena khawatir kalau tidak dipersiapkan secara matang nanti akan menimbulkan persoalan di tata kelola. Katakanlah di 2028 60 persen, 75 persen dulu baru di tahun berikutnya 2029 bisa 100 persen. Saya ingin mencoba realistis,” ujarnya.
Skema Pendidikan Gratis Masih Dikaji
Banggar belum menetapkan secara final bentuk pendidikan gratis yang akan diterapkan, termasuk komponen biaya apa saja yang akan ditanggung pemerintah.
Said mengatakan angka Rp210 triliun untuk SD, SMP, dan SMA serta Rp92 triliun untuk perguruan tinggi masih berupa perhitungan kasar. Pemerintah dan DPR masih perlu menghitung kebutuhan biaya per siswa sekaligus menentukan model pembiayaan yang akan digunakan.
Persoalan juga mencakup cakupan satuan pendidikan yang akan memperoleh pembiayaan. Menurut Said, pembahasan tidak cukup hanya menghitung kebutuhan sekolah negeri, tetapi juga perlu melihat bagaimana posisi sekolah swasta dalam desain kebijakan ke depan.
Karena itu, ia menilai diperlukan kajian yang lebih komprehensif sebelum besaran anggaran dan mekanisme program ditetapkan.
Pengaruh Kebijakan Guru terhadap APBN
Said mengatakan perencanaan anggaran pendidikan gratis juga perlu memperhitungkan kebijakan pemerintah terkait guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Menurut dia, apabila pengelolaan guru PPPK dan guru lainnya mengalami perubahan, maka struktur pembiayaan pendidikan dalam APBN juga akan ikut terpengaruh.
“Karena juga ada permintaan bapak Presiden selain PPPK, guru-guru juga kan akan ditarik ke pusat. Nah itu kan ada paradigma baru dalam penyusunan APBN kita,” katanya.
Di sisi lain, pemerintah juga sedang menghitung kebutuhan pembiayaan pendidikan tinggi negeri. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi sebelumnya menyatakan telah melakukan kajian mengenai standar pembiayaan mahasiswa PTN sebagai bagian dari tindak lanjut arahan Presiden terkait perguruan tinggi negeri gratis.
Pemerintah Siapkan Perhitungan Lebih Rinci
Pembahasan pendidikan gratis hingga perguruan tinggi kini melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga. Pemerintah telah menyiapkan kajian lebih lanjut untuk menghitung komponen pembiayaan pendidikan tinggi, termasuk berbagai biaya yang selama ini menjadi bagian dari penerimaan perguruan tinggi negeri.
Dengan demikian, proyeksi kebutuhan sekitar Rp302 triliun yang disampaikan Banggar belum merupakan alokasi anggaran final. Angka tersebut masih menjadi bahan pemetaan untuk menyusun skema pendidikan gratis yang mencakup SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi.
Sementara itu, alokasi sekitar Rp5 triliun diposisikan sebagai tahap awal melalui pilot project SD-SMP. Hasil pelaksanaan dan kajian berikutnya akan menjadi bagian dari pertimbangan sebelum cakupan program diperluas.
Komentar