JurnalPatroliNews | Jakarta — Rencana pemerintah menerapkan program kuliah gratis di perguruan tinggi negeri (PTN) mendapat perhatian dari Anggota DPD RI asal DKI Jakarta Fahira Idris.
Fahira meminta arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai pembebasan biaya kuliah PTN segera diterjemahkan ke dalam tahapan kebijakan yang jelas, termasuk mengenai skema pembiayaan dan kesiapan anggaran.
Menurutnya, program tersebut perlu dipersiapkan secara bertahap dengan perencanaan yang matang agar tujuan memperluas akses pendidikan tinggi dapat berjalan tanpa mengganggu mutu pendidikan.
“Ini peluang penting untuk mengubah cara negara membiayai pendidikan tinggi,” kata Fahira di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/9/2026).
Pemerintah sendiri saat ini masih melakukan penghitungan kebutuhan anggaran dan berbagai opsi pembiayaan. Presiden Prabowo telah menginstruksikan pembentukan tim khusus yang dipimpin Menko PMK Pratikno untuk memperdalam kalkulasi dan tahapan pelaksanaan program tersebut. Pemerintah menargetkan kajian lanjutan dilakukan dalam waktu sekitar dua minggu hingga satu bulan.
Jangan Sekadar Menghapus Tagihan Mahasiswa
Fahira menilai program kuliah gratis tidak cukup dimaknai sebatas penghapusan tagihan yang harus dibayar mahasiswa.
Menurut dia, pemerintah juga perlu memastikan perguruan tinggi memiliki kepastian pendanaan sehingga kegiatan akademik, pengajaran, penelitian dan layanan pendidikan tetap berjalan.
“Yang kita butuhkan adalah kepastian tahapannya, keadilan bagi mahasiswa, dan sumber pendanaan yang berkelanjutan,” ujarnya.
Pernyataan tersebut sejalan dengan kondisi pembahasan pemerintah saat ini. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan pemerintah masih menghitung sejumlah komponen pendapatan PTN, termasuk UKT, IPI jalur mandiri dan sumber pendapatan lainnya sebelum menentukan skema penerapan.
Anggaran Harus Dipastikan Setiap Tahun
Fahira menekankan bahwa pembiayaan pendidikan tinggi membutuhkan kepastian dalam jangka panjang.
Menurutnya, apabila negara mengambil alih pembiayaan kuliah mahasiswa PTN, dukungan anggaran harus tersedia secara konsisten agar kebijakan tidak berhenti sebagai program jangka pendek.
“Pendidikan tinggi adalah investasi bangsa. Bila negara ingin mengurangi beban keluarga, program ini harus didukung anggaran yang pasti setiap tahun tanpa mengurangi mutu kampus,” katanya.
Pemerintah sebelumnya menyatakan penerapan kuliah gratis tidak akan dilakukan secara langsung. Skema tersebut akan disusun dengan mempertimbangkan tahapan pelaksanaan dan kemampuan fiskal negara.
Pemerintah Diminta Jaga Mutu Pendidikan
Selain persoalan pembiayaan, Fahira menyoroti pentingnya menjaga kualitas perguruan tinggi.
Menurutnya, pembebasan biaya kuliah harus berjalan beriringan dengan kemampuan PTN mempertahankan kualitas layanan akademik.
Dengan demikian, kebijakan pendidikan gratis tidak menimbulkan konsekuensi berupa berkurangnya kualitas pembelajaran, fasilitas pendidikan maupun layanan kepada mahasiswa.
Presiden Prabowo sendiri dalam arahan pemerintah menekankan perluasan akses pendidikan gratis sekaligus tetap memperhatikan mutu pendidikan. Untuk pendidikan tinggi, pemerintah kini tengah menyusun tahapan dan skema pembiayaan sebelum kebijakan diterapkan.
Menunggu Peta Jalan Pemerintah
Fahira menilai pemerintah perlu segera merumuskan peta jalan yang menjelaskan tahapan pelaksanaan program kuliah gratis.
Peta jalan tersebut setidaknya perlu menjawab persoalan mengenai sumber pembiayaan, mekanisme penyaluran anggaran, cakupan mahasiswa yang memperoleh manfaat, serta keberlanjutan pendanaan PTN.
Dengan perencanaan yang terukur, program tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian bagi mahasiswa sekaligus perguruan tinggi.
Sementara itu, pemerintah masih melakukan kajian sebelum menentukan formula final. Hasil kajian tim khusus nantinya akan menjadi bahan bagi Presiden untuk menentukan langkah dan tahapan implementasi program pendidikan tinggi gratis.
Fahira menilai kejelasan tahapan menjadi penting agar kebijakan yang bertujuan mengurangi beban biaya pendidikan keluarga tersebut dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.
Komentar