JurnalPatroliNews | New York — Menteri Luar Negeri RI Sugiono membawa pesan mengenai pentingnya ketahanan nasional sebagai dasar membangun ketahanan kawasan dan stabilitas global dalam Pernyataan Nasional Indonesia pada Debat Umum Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-81 di New York, Amerika Serikat, Sabtu (26/9/2026) waktu setempat.
Menurut Sugiono, berbagai perubahan dunia dalam delapan dekade terakhir menunjukkan bahwa kemajuan global berjalan bersamaan dengan munculnya krisis, konflik, serta tantangan baru. Karena itu, menurutnya, negara-negara membutuhkan fondasi domestik yang kuat sebelum dapat berkontribusi pada sistem internasional yang tangguh.
“Membangun multilateralisme yang kuat dimulai dari bangsa-bangsa yang tangguh. Hal itu dimulai dari rumah,” kata Sugiono dalam pidatonya di hadapan Sidang Majelis Umum PBB.
Ketahanan Dimulai dari Dalam Negeri
Sugiono menjelaskan ketahanan nasional Indonesia dibangun melalui sejumlah aspek yang langsung berkaitan dengan kehidupan masyarakat.
Indonesia, kata dia, terus memperkuat ketahanan pangan dan energi, sekaligus berinvestasi pada pendidikan serta layanan kesehatan. Langkah tersebut ditempatkan sebagai bagian dari upaya menjaga pembangunan tetap berjalan ketika menghadapi tekanan dan perubahan global.
Ketahanan nasional, menurut Sugiono, bukan semata persoalan keamanan dalam pengertian tradisional.
Ia mengaitkannya dengan kemampuan negara menjaga identitas, kedaulatan, persatuan dan keberlanjutan pembangunan, sekaligus memastikan masyarakat memperoleh akses terhadap kebutuhan dasar.
“Hal tersebut berarti berinvestasi pada masa depan rakyat dengan memastikan anak-anak kita menerima pendidikan berkualitas dan memastikan rakyat kita mendapat akses untuk layanan kesehatan dasar,” ujarnya.
Persatuan Menjadi Bagian dari Resiliensi
Dalam pidatonya, Sugiono juga mengangkat keberagaman Indonesia sebagai salah satu fondasi ketahanan nasional.
Ia menekankan bahwa keragaman harus dikelola melalui partisipasi demokratis, dialog dan penghargaan terhadap perbedaan, bukan dipandang sebagai sesuatu yang harus diseragamkan.
“Dari Aceh ke Papua, dari Miangas hingga Rote, Indonesia adalah satu bangsa,” ucapnya.
Sugiono juga menghubungkan ketahanan nasional dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Menurutnya, HAM bukan hanya berkaitan dengan tidak adanya kekerasan, tetapi juga dengan terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap pangan, pendidikan dan kesehatan.
Dari kerangka tersebut, Indonesia memandang ketahanan nasional sebagai dasar bagi kontribusi yang lebih luas pada ketahanan kawasan dan ketahanan global.
ASEAN Disebut sebagai Contoh Ketahanan Kawasan
Sugiono kemudian membawa pengalaman ASEAN ke dalam narasi ketahanan kawasan.
Menurutnya, selama hampir enam dekade ASEAN mampu mengelola perbedaan, mempertahankan komunikasi dan terus mencari titik temu di antara negara-negara anggotanya.
Bagi Indonesia, kemampuan menjaga dialog dan persatuan tersebut menjadi salah satu modal penting menghadapi perubahan geopolitik dan ekonomi di kawasan.
Dengan pendekatan itu, Indonesia melihat ketahanan nasional tidak berdiri sendiri. Ketahanan suatu negara dapat menjadi bagian dari ketahanan kolektif kawasan, yang kemudian berkontribusi pada stabilitas global.
PBB Tetap Penting, tetapi Harus Berubah
Di tingkat internasional, Sugiono menegaskan bahwa PBB tetap memiliki peran penting dalam menjaga sistem multilateral.
Namun, ia menyebut sistem tersebut perlu beradaptasi dengan perubahan dunia agar lebih representatif, tangkas dan mampu menghasilkan langkah konkret.
Indonesia, menurut Sugiono, percaya kepada PBB, tetapi keyakinan itu juga berarti mendukung perubahan institusi agar mampu mengikuti dinamika abad ke-21.
“Indonesia continues to believe in the United Nations, but believing in the United Nations also means believing that it must evolve with the world it serves,” kata Sugiono.
Ia menilai tantangan global yang semakin kompleks membutuhkan sistem multilateral yang bukan hanya mampu merespons krisis, tetapi juga menjaga perdamaian, pembangunan dan kerja sama internasional.
Dalam kerangka tersebut, Indonesia mendorong multilateralisme yang dapat beradaptasi, merespons tantangan secara efektif dan memberikan hasil nyata.
Palestina Disebut sebagai Ujian Hukum Internasional
Isu Palestina juga menjadi salah satu bagian penting dari pidato Indonesia.
Sugiono menyebut persoalan Palestina sebagai salah satu ujian paling jelas bagi komitmen dunia terhadap hukum internasional. Ia menegaskan dukungan Indonesia terhadap hak rakyat Palestina untuk menentukan masa depannya sendiri serta terhadap kemerdekaan dan kedaulatan Palestina melalui solusi dua negara berdasarkan hukum internasional dan parameter yang telah disepakati.
Menurut Sugiono, kredibilitas sistem multilateral juga diuji dari kemampuan lembaga internasional menjalankan prinsip-prinsip yang telah menjadi dasar pembentukannya.
“Palestine is not only a question for one region. Palestine is a test of whether the multilateral system can uphold the very principles it was created to defend,” ujarnya.
Indonesia, kata dia, akan terus mendukung perjuangan rakyat Palestina hingga hak untuk menentukan nasib sendiri, kemerdekaan dan kedaulatan mereka terwujud.
Indonesia Maju dalam Pencalonan DK PBB
Dalam kesempatan yang sama, Sugiono secara resmi mengumumkan pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2029–2030.
Indonesia membawa tema “Fostering Unity, Advancing Peace” dalam pencalonan tersebut. Sugiono menjelaskan, membangun persatuan berarti memperkuat kepercayaan terhadap sistem multilateral dan menjaga jalur dialog tetap terbuka. Sementara memajukan perdamaian berarti menegakkan hukum internasional serta menggunakan instrumen yang tersedia untuk menyelesaikan konflik.
Indonesia sebelumnya telah empat kali menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, yakni pada periode 1973–1974, 1995–1996, 2007–2008 dan 2019–2021. Indonesia juga pernah memegang Presidensi Dewan Keamanan PBB pada Agustus 2020.
Sugiono mengatakan Indonesia akan membawa prinsip yang sama dalam politik luar negerinya, yakni menjaga ruang dialog, membangun titik temu dan mengubah tanggung jawab bersama menjadi kerja sama konkret.
Ketahanan Nasional Menuju Ketahanan Kolektif
Pesan utama Indonesia dalam Sidang Majelis Umum PBB ke-81 pada akhirnya menghubungkan kondisi domestik dengan tantangan internasional.
Bagi Sugiono, ketahanan pangan, energi, pendidikan, kesehatan, persatuan, demokrasi dan penghormatan terhadap HAM bukan persoalan yang berdiri sendiri. Semuanya merupakan bagian dari kapasitas suatu negara untuk menghadapi guncangan sekaligus berkontribusi dalam penyelesaian persoalan global.
Dari tingkat nasional, konsep tersebut diperluas ke kawasan melalui pengalaman ASEAN. Dari kawasan, Indonesia kemudian mendorong penguatan sistem multilateral yang mampu menghadapi perubahan dan memberikan hasil konkret.
Di tengah berbagai krisis global, pemerintah Indonesia juga menempatkan reformasi PBB sebagai bagian dari agenda diplomasi. Sugiono menyebut perubahan kelembagaan memang tidak dapat berlangsung dalam semalam, tetapi tantangan yang ada membutuhkan tindakan sejak sekarang.
Pidato Sugiono di New York pun menempatkan Indonesia pada tiga ruang utama: memperkuat ketahanan di dalam negeri, membangun kerja sama di kawasan, dan mendorong sistem multilateral yang lebih responsif di tingkat global.
Pesan tersebut sekaligus menjadi bagian dari kampanye Indonesia menuju pencalonan anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029–2030, dengan komitmen “Fostering Unity, Advancing Peace.”
Komentar