JurnalPatroliNews | Jakarta — Aksi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Senin (5/10/2026), mendapat pengamanan ketat. Sebanyak 3.983 personel gabungan disiagakan untuk mengantisipasi berbagai situasi selama aksi berlangsung.
Personel pengamanan terdiri dari unsur TNI, Polri, Pemerintah Daerah, dan Pengamanan Dalam (Pamdal). Kepastian jumlah tersebut disampaikan Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Akhmadi.
“Jumlah pengamanan gabungan TNI, Polri, Pemda dan Pamdal 3.983 personel,” ujar Akhmadi dalam keterangannya, Senin (5/10/2026).
Warga Diminta Cari Jalur Alternatif
Seiring berlangsungnya aksi, kepolisian juga menyiapkan rekayasa lalu lintas yang penerapannya dilakukan secara situasional, menyesuaikan perkembangan jumlah massa dan kondisi di lapangan.
Masyarakat yang memiliki aktivitas di sekitar kompleks parlemen, khususnya pengguna kendaraan yang melintas di Jalan Gatot Subroto, diminta meningkatkan kewaspadaan dan memilih rute alternatif untuk menghindari kepadatan.
“Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat yang akan beraktivitas melintasi kawasan tersebut untuk berhati-hati dan mencari rute alternatif untuk menghindari kemacetan selama aksi berlangsung,” kata Akhmadi.
Aksi BEM SI dijadwalkan berlangsung mulai sekitar pukul 13.00 WIB di depan Gedung DPR RI.
Empat Tuntutan BEM SI
Di balik pengamanan ribuan personel tersebut, mahasiswa membawa agenda utama mengenai persoalan pendidikan nasional.
BEM SI menyampaikan empat tuntutan, yakni mendesak pembahasan dan revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) secara partisipatif dan komprehensif.
Tuntutan kedua adalah mendesak pemerintah merealisasikan pendidikan gratis. Mahasiswa juga menuntut peningkatan kesejahteraan guru serta tenaga kependidikan.
Tuntutan terakhir berkaitan dengan keberlanjutan perguruan tinggi swasta (PTS) dalam penerapan kebijakan pendidikan tinggi gratis.
Pendidikan Jadi Isu Utama
Empat tuntutan tersebut menunjukkan bahwa aksi kali ini tidak sekadar mempersoalkan biaya pendidikan, tetapi juga menyasar aspek regulasi, kesejahteraan tenaga pendidik, dan keberlangsungan institusi pendidikan.
Desakan revisi UU Sisdiknas ditempatkan sebagai bagian dari tuntutan agar kebijakan pendidikan dibahas dengan melibatkan pemangku kepentingan secara lebih luas. Sementara tuntutan pendidikan gratis diarahkan pada perluasan akses pendidikan bagi masyarakat.
Di sisi lain, kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan menjadi perhatian karena keberhasilan sistem pendidikan tidak hanya bergantung pada kebijakan, tetapi juga pada kondisi para penggeraknya.
Polisi Jaga Keamanan, Warga Tetap Beraktivitas
Kepolisian memastikan pengamanan aksi dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika lapangan. Rekayasa lalu lintas pun tidak dipatok secara permanen, melainkan dapat diterapkan sesuai situasi.
Dengan jumlah hampir 4.000 personel, aparat tidak hanya bersiap menjaga keamanan aksi, tetapi juga mengantisipasi dampaknya terhadap aktivitas masyarakat di sekitar kawasan DPR/MPR.
Bagi pengguna jalan, pesan kepolisian cukup jelas: kawasan depan kompleks parlemen, terutama Jalan Gatot Subroto, berpotensi mengalami kepadatan sehingga penggunaan jalur alternatif menjadi pilihan yang disarankan.
Sementara bagi mahasiswa, aksi tersebut menjadi ruang untuk menyampaikan kritik dan tuntutan terhadap arah kebijakan pendidikan nasional.
Pada akhirnya, pengamanan dan penyampaian aspirasi diharapkan dapat berjalan beriringan. Polisi menjaga situasi tetap kondusif, sementara tuntutan mahasiswa dapat disampaikan secara tertib tanpa mengganggu hak masyarakat lain untuk beraktivitas.
Komentar