JurnalPatroliNews | Jakarta — Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tercatat sebesar 55,3 persen berdasarkan survei Poltracking Indonesia yang dirilis pada Senin (19/10/2026).
Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda Rasyid, mengatakan angka tersebut menunjukkan mayoritas responden masih menyatakan puas. Namun, dibandingkan survei sebelumnya pada Agustus 2026, tingkat kepuasan itu dinilai relatif tidak mengalami perubahan berarti.
“Angka 55,3% ini tentu di atas 50%, mayoritas sedikit di atas 50% angka ini,” kata Hanta dalam pemaparan survei bertajuk Evaluasi Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran.
Menurut Hanta, perbedaan hasil antara survei Agustus dan Oktober masih berada dalam rentang margin of error. Kondisi ini, menurutnya, menunjukkan tingkat kepuasan publik cenderung stagnan sehingga pemerintah perlu mencari terobosan untuk meningkatkan penilaian masyarakat.
“Pemerintah berhasil mempertahankan stabilitas tingkat kepuasan, tapi […] yang lebih perlu diperhatikan pemerintah adalah ini stagnan. Artinya perlu dicari terobosan untuk meningkatkan tingkat kepuasan ini,” ujarnya.
Survei tersebut juga mencatat 40,9 persen responden menyatakan tidak puas terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran. Sementara itu, 3,8 persen lainnya menyatakan tidak tahu atau tidak memberikan jawaban.
Ekonomi dan Harga Kebutuhan Pokok Jadi Catatan
Poltracking turut mengidentifikasi alasan responden yang menyatakan puas maupun tidak puas terhadap pemerintahan saat ini. Di antara responden yang puas, sebanyak 16,5 persen menyebut bantuan pemerintah tepat sasaran sebagai alasan utama. Sebanyak 15 persen lainnya menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sebaliknya, responden yang tidak puas paling banyak menyoroti persoalan ekonomi dan penyaluran bantuan. Sebanyak 18,9 persen menilai kondisi ekonomi belum stabil, 15,4 persen menyebut harga kebutuhan pokok masih mahal, dan 14,3 persen menilai bantuan pemerintah belum tepat sasaran.
Hanta menyebut temuan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah untuk memperbaiki kinerja dan menjawab persoalan yang dirasakan masyarakat.
“Bagaimana untuk memperbaiki supaya yang belum puas menjadi puas, alasannya tiga hal ini,” tuturnya.
Data tersebut memperlihatkan bahwa penilaian publik terhadap pemerintah tidak hanya berkaitan dengan program yang telah dijalankan, tetapi juga dengan kondisi ekonomi sehari-hari dan ketepatan distribusi bantuan.
Kepuasan terhadap Prabowo dan Gibran
Dalam pengukuran yang lebih spesifik, Poltracking mencatat tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Prabowo sebesar 50,3 persen. Sementara itu, tingkat kepuasan terhadap kinerja Wakil Presiden Gibran mencapai 50,9 persen.
Adapun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran tercatat sebesar 64,8 persen, lebih tinggi dibandingkan tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah secara keseluruhan.
Hanta menilai kepercayaan publik merupakan modal bagi pemerintah dalam menjalankan kebijakan. Namun, menurutnya, upaya meningkatkan kepercayaan perlu berjalan seiring dengan peningkatan kinerja agar kepuasan masyarakat juga tumbuh.
“Untuk cara meningkatkan tingkat kepercayaan, salah satunya saya kira ini yang paling menentukan adalah meningkatkan performa pemerintah supaya tingkat kepuasannya meningkat,” kata Hanta.
Ia menambahkan, konsolidasi politik yang telah dilakukan pemerintah perlu diikuti perbaikan kinerja yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Metodologi Survei Poltracking Indonesia
Peneliti Senior Poltracking Indonesia, Masduri Amrawi, menjelaskan survei tersebut dilaksanakan melalui wawancara tatap muka pada 30 September hingga 7 Oktober 2026. Penelitian melibatkan 1.220 responden yang merupakan warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas atau telah menikah dan memiliki hak pilih.
Pemilihan sampel menggunakan metode stratified multistage random sampling atau pengambilan sampel acak bertingkat. Sampel dialokasikan secara proporsional berdasarkan provinsi, kemudian desa atau kelurahan, RT, kepala keluarga, hingga responden dipilih melalui tahapan pengacakan.
Setiap desa atau kelurahan terpilih menjadi lokasi pengambilan 10 responden. Pengumpulan data dilakukan melalui lima RT, dengan masing-masing RT dipilih dua kepala keluarga secara acak.
Poltracking menetapkan margin of error sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Untuk menjaga kualitas data, lembaga tersebut melakukan pemeriksaan ulang terhadap 20 persen sampel melalui kunjungan lapangan serta menghubungi kembali seluruh data responden untuk konfirmasi dan verifikasi.
Pengawasan juga dilakukan melalui pemantauan lokasi surveyor menggunakan foto dan geolokasi, pencatatan data secara waktu nyata, serta pencocokan hasil input digital dengan kuesioner fisik. Hasil survei turut divalidasi dengan membandingkan karakteristik demografi sampel terhadap data Sensus Penduduk BPS 2020.
Poltracking menyatakan survei ini bertujuan memotret persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintahan, program prioritas, penanganan persoalan publik, kinerja kabinet, dan pelaksanaan demokrasi di Indonesia.
Komentar